Banjir di Tangerang

Tangerang Direndam Banjir Tinggi Wali Kota Layangkan Surat ke Menteri PUPR

Pemkot Tangerang bakal melayangkan surat kepada Kementerian PUPR soal pencegahan dan penanggulangan banjir yang melanda Kota Tangerang.

Tangerang Direndam Banjir Tinggi Wali Kota Layangkan Surat ke Menteri PUPR
TribunJakarta.com/Ega Alfreda
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat meninjau SMPN 24 di Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang yang belum bisa melakukan KBM lantaran masih terperangkap sampah dan lumpur, Senin (6/1/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Pemerintahan Kota Tangerang bakal melayangkan surat kepada Kementerian PUPR soal pencegahan dan penanggulangan banjir yang melanda Kota Tangerang beberapa waktu lalu.

Hal tersebut lantaran Kota Tangerang yang dilewati proyek turap di Sungai Cisadane, Kali Sabi, dan Kali Angke yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Ketiga sungai besar yang melintas ke Tangerang dari Jakarta tersebut pun menyebabkan banjir dari luapan sungai dan menghancurkan turap.

"Belum, kan baru hari ini. Kemarin baru evaluasi kita, jadi hari ini saya bikin draft surat untuk bapak menteri PUPR," kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (6/1/2020).

Menurut dia, surat tersebut akan berisikan permintaan Pemerintahan Kota Tangerang soal panduan dan masukan pengentasan banjir di Kota Tangerang.

Sebab, Arief mengatakan sudah lebih dari lima tahun wilayahnya tidak terendam banjir tinggi sehingga semua unsur tidak mempersiapkan segalanya secara matang.

Terendam Banjir Hampir 5 Meter, Ruang Kelas SDN Jatirasa V Bekasi Ambrol Hingga 200 Meubelair Rusak

Divonis Seumur Hidup Karena Perkosa Puluhan Pria Inggris, Terungkap Gaya Hidup Mewah Reynhard Sinaga

Seperti daerah langganan banjir di Ciledug Indah, Pondok Arum, Periuk Jaya yang diklaim Arief sudah lebih dari lima tahun tidak terdampak banjir tinggi.

"Makanya kita minta arahan Kejaksaan Dalam Negeri karena kita akan berkoordinasi sama Kementerian PUPR. Kita minta legal opinion karena ini banyak kegiatan kewenangan pemerintah pusat kayak Kali Angke, Sungai Cisadane sama Kali Sabi," tutup Arief.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved