Pemerintah Indonesia Tak Bisa Intervensi Kasus Reynhard Sinaga & Pemberitaan Media Internasional

Pemerintah Indonesia hanya berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum atau mendampingi Reynhard Sinaga.

Pemerintah Indonesia Tak Bisa Intervensi Kasus Reynhard Sinaga & Pemberitaan Media Internasional
Kompas.com
Terkuak Bukti Video Reynhard Sinaga Pemerkosa di Inggris Setara 250 DVD, Korban Tidur Mendengkur 

TRIBUNJAKARTA.COM - Upaya majelis hakim pengadilan Manchester, Inggris memvonis pidana seumur hidup terhadap Reynhard Sinaga (36) merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia hanya berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum atau mendampingi Reynhard Sinaga selama menjalani proses hukum atas kasus pemerkosaan yang dilakukannya.

Pernyataan itu disampaikan pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

"Pemerintah Indonesia harus menghormati putusan itu. Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada setiap warganya termasuk RS (Reynhard Sinaga,-red) sesuai mekanisme hukum di sana," kata Ficar kepada Tribunnews.com, Rabu (8/1/2020).

Korbannya Trauma hingga Coba Bunuh Diri, Reynhard Sinaga Pelaku 195 Kasus Pemerkosaan Tak Menyesal

Dia menjelaskan putusan peradilan pidana selalu didasari pada asas teritory atau locus delicti.

Artinya, kata dia, putusan pengadilan itu mengadili perkara pidana yang terjadi pada yurisdiksi atau wilayah hukum pengadilan disuatu negara.

"Karena itu apapun putusannya harus kita hormati sebagai putusan pengadilan sebuah negara yang tidak bisa diintervensi, seberat apapun hukumannya. Inilah pelaksanaan dari asas saling menghormati," kata dia.

Selain itu, dia mengungkapkan, tidak ada sistem hukum suatu negara yang melebihi negara lainnya.

Sehingga, dia melanjutkan, tidak ada putusan peradilan suatu negara yang bisa dieksekusi di negara lain.

"Kecuali pada tindak pidana tertentu yang didasarkan pada perjanjian internasional baik bersifat bilateral, regional maupun multilateral, seperti tindak pidana pencucian uang, terorisme dan kejahatan internasional pelanggaran hak asasi manusia kategori berat," tuturnya.

Halaman
1234
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved