Sekira 30.000 Buruh akan Gelar Aksi di Gedung DPR RI 20 Januari 2020

"Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Aksi tersebut akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020," ucap Iqbal.

TribunJakarta/Muhammad Rizki Hidayat
ILUSTRASI Massa buruh dan mahasiswa bersatu dan berdemokrasi di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pukul 15.50 WIB, Senin (28/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekira 30.000 buruh rencananya akan menggelar aksi di depan gedung parlemen, Jakarta Pusat, pada 20 Januari mendatang.

Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

"Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Aksi tersebut akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020," ucap Iqbal, dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan, Rabu (8/1/2020).

"Massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh," lanjutnya.

Kata dia, aksi tersebut bertujuan untuk menyatakan sikap buruh menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Aksi serupa, lanjutnya, juga akan diselenggarakan pada provinsi lainnya.

Di antaranya Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Sumatera Utara.

Begitu juga di Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.

“Sebelumnya, aksi ini kami rencanakan pada 16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari," jelas Iqbal.

Pada aksi buruh nanti, Iqbal berharap DPR RI mendengarkan aspirasi kaum buruh menolak pembahasan omnibus law.

Sebabnya, menurut kajian KSPI, secara substansi omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.

"Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh sehingga mereka menjadi miskin,” kata dia.

Iqbal menilai, omnibus law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing, dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja).

"Masuknya TKA (tenaga kerja asing) yang tidak memiliki skill, hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh," ujar dia.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved