Pemerintah Didorong Bangun Koalisi dengan Negara Asia Pasifik Sikapi Persoalan di Laut Natuna

Langkah ini kata Farah sangat penting guna memberi pesan kepada China agar berpikir ulang melakukan hal yang sama di kemudian hari.

Pemerintah Didorong Bangun Koalisi dengan Negara Asia Pasifik Sikapi Persoalan di Laut Natuna
ISTIMEWA
Diskusi bertema ‘Jalan Keluar Sengketa Natuna’ yang digelar, Kamis (9/1/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Putri Nahlia memandang Indonesia harus membangun koalisi dengan negara-negara Asia Pasifik sebagai solusi meredam dominasi China yang begitu agresif di wilayah Laut Cina Selatan sebagaimana yang baru-baru ini terjadi di wilayah Laut Natuna Utara.

Langkah ini kata Farah sangat penting guna memberi pesan kepada China agar berpikir ulang melakukan hal yang sama di kemudian hari.

“Forum Asean penting, namun saya berpikir saatnya kita membangun koalisi dengan negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan negara-negara lain guna menekan kesewenang-wenangan China,” kata Farah dalam diskusi bertema ‘Jalan Keluar Sengketa Natuna’ yang digelar, Kamis (9/1/2020).

Farah menggambarkan bahwa Philipina dan Vietnam pun melakukan langkah yang sama, bekerjasama dengan Amerika Serikat guna mengantisipasi kemungkinan terburuk atas sengketa wilayah kedua negara itu dengan China.

“Bahkan Filipina menyiapkan wilayahnya dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat sebagai langkah antisipatif,” ucap Farah.

Dalam konteks tersebut Farah mendesak pemerintah tidak menunjukkan sikap ambigu dalam menyikapi persoalan di Laut Natuna Utara.

Tegas dalam artian tidak sekedar pernyataan sikap namun lebih dari itu tergambar dari langkah-langkah konkrit ke depan.

“Persoalan di Natuna saya yakin akan berulang kembali jika sikap tegas pemerintah hanya sebatas sikap tanpa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit,” kata Farah.

Hal tersebut kata Farah akan didorong dalam rapat Komisi I DPR dengan TNI, Bakamla, dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pekan depan.

Yang tak kalah penting menurut Farah, gesekan di Laut Natuna Utara menjadi warning bagi pemerintah agar meningkatkan patroli secara konsisten dan mendorong nelayan-nelayan kita beroperasi di wilayah tersebut.

“Tentunya ini berkaitan dengan alokasi anggaran pertahanan. Ke depan prioritasnya saya rasa dialokasikan ke penguatan pertahanan maritim, mengingat negara kita adalah negara maritim,” kata Farah

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved