TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum didesak segera memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pemanggilan Hasto perlu untuk mengkalirifikasi adanya isu dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut.

"Supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak berbagai macam spekulasi," ucap pakar hukum pada Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad di Menteng, Sabtu (11/1/2020).

"Lebih baik dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Kalau memang tidak (terlibat), clear. Tapi kalau ada unsurnya, harus ada pertanggungjawaban," imbuh dia.

Suparji menuturkan, kasus pemanggilan Hasto dan orang-orang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini juga merupakan bentuk keseriusan dalam mengungkap kasus Wahyu.

Sebab, kata Suparji, tidak sedikit kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK yang menurutnya hanya 'gaduh' di awal.

Tapi belakangan tidak mengungkap keterlibatan aktor-aktor yang sebelumnya sempat disebut-sebut terlibat.

Menurut Suparji, hal tersebut justru dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap KPK.

"Poin saya adalah pertaruhan besar bagi KPK karena sudah melangkah," ucap dia dilansir Kompas.com dalam artikel: KPK Disarankan Panggil Hasto untuk Klarifikasi Kasus Wahyu Setiawan.

"Kalau sampai tidak berhasil mengungkap yang sebenarnya maka akan muncul ketidakpercayaan pada KPK itu," kata Suparji.