Bandingkan Anggaran BPJS dengan Modal BUMD, Gerindra-PAN Tuding Airin-Benyamin Tidak Pro Rakyat

Fraksi Gerindra-PAN DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) menuding Wali Kota Airin Rachmi Diany dan wakilnya, Benyamin Davnie, tidak pro rakyat.

Bandingkan Anggaran BPJS dengan Modal BUMD, Gerindra-PAN Tuding Airin-Benyamin Tidak Pro Rakyat
Tribunjakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, saat ditemui di palataran kantor kecamatan Pamulang, Kamis (5/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Fraksi Gerindra-PAN DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) menuding Wali Kota Airin Rachmi Diany dan wakilnya, Benyamin Davnie, tidak pro rakyat.

Tudingan tersebut berdasar pada postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang sudah disahkan.

Saat pengesahan APBD, wakil rakyat dari partai berlambang matahari dan kepala Garuda itu walk out dari forum.

"Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangerang Selatan dengan tegas menyampaikan bahwa APBD Tahun Anggaran 2020 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kepentingan masyarakat," ujar Ahmad Syawqi ketua fraksi dua partai itu dalam keterangan resminya, Senin (13/1/2020).

Syawqi memaparkan, Airin dan Benyamin menganggarkan biaya Universal Health Coverage (UHC), atau biaya BPJS masyarakat Tangsel sebesar Rp 100 miliar.

Jumlah tersebut sama dengan pembayaran iuran selama lima bulan atau sampai dengan Bulan Mei

Sedangkan, di tengah kebutuhan masyarakat akan jaminan kesehatan selama setahun penuh, Pemkot Tangsel justru menganggarkan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) sebesar Rp 21,3 miliar.

Ardhi Tjahjoko Putuskan Mundur dari Jabatan Manajer Persija Jakarta

Rasa Lelah Tak Kunjung Sembuh Meski Sudah Beristirahat, Waspada, Bisa Jadi Ini Penyebabnya

PT PITS sendiri sejak berdiri pada 2014, sampai saat ini belum menyumbangkan rupiah untuk pendapatan daerah.

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan lebih memilih menggelontorkan anggaran penyertaan modal kepada PT. PITS yang tidak jelas karena sampai saat ini tidak berkontribusi ke kas daerah dari pada memenuhi hak dasar yaitu kesehatan masyarakat yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah," ujarnya.

Syawqi menambahkan, tidak hanya Gerindra-PAN yang memberikan kritik terhadap penyertaan modal PT PITS, Gubernur Banten pun memberikan catatan evaluasi.

"Namun Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap memasukkan ke dalam nomenklatur anggaran," jelasnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved