Ibu Kota Dikepung Banjir, DPRD DKI Minta Reklamasi Ditinjau Ulang

Pasalnya, ia melihat reklamasi tak menguntungkan dalam penanganan banjir di Jakarta.

Ibu Kota Dikepung Banjir, DPRD DKI Minta Reklamasi Ditinjau Ulang
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto udara kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017). Pemerintah pusat resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan Pulau C, D, dan G Reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017, dengan demikian pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CENGKARENG - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Lauw Siegvrieda meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang reklamasi Teluk Jakarta.

Hal tersebut dikatakannya usai meninjau Kali Cengkareng Drain hingga kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Jembatan Pulau Reklamasi yang dituding jadi salah satu penyebab banjir di Jakarta Barat.

Pasalnya, ia melihat reklamasi tak menguntungkan dalam penanganan banjir di Jakarta.

“Intinya reklamasi ini harus ditinjau ulang. Kenapa di tinjau ulang? Jangan buat reklamasi semua untuk perumahan, untuk keuntungan pribadi, tetapi semua untuk pengairan, tata air, semua tanggul tidak dibuat," kata Lauw usai menyidak aliran Cengkareng Drain, Senin (13/1/2020).

Saat menyidak aliran Cengkareng Drain, mulai dari Pintu Air di kawasan Kedaung Kali Angke hingga ke kawasan PIK dan berakhir di Jembatan Pulau Reklamasi, pimpinan dan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta mencurigai adanya pembedaan pelayanan bagi warga PIK dan daerah permukiman menengah ke bawah yang ada di Jakarta Barat.

Hal tersebut lantaran diduga Pintu Air Cengkareng Drain sengaja ditutup saat banjir besar pada 1 Januari 2020 lalu sehingga kawasan permukiman di Jakarta Barat, khususnya di Cengkareng terendam.

Sedangkan kawasan PIK yang juga dialiri Kali Cengkareng Drain sama sekali tak tergenang.

"Pintu air tidak diperhatikan, ini yang harus diperhatikan benar, jangan untuk kepentingan tertentu," pinta Lauw.

Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara yang tak banjir di awal Tahun 2020 ini dipertanyakan para Anggota DPRD.

Mereka mencurigai adanya keistimewaan penanganan air di PIK usai menyidak Pintu Air Cengkareng Drain, Jakarta Barat.

Pasalnya, saat menyidak Pintu Air Cengkareng Drain, ada laporan dari warga sekitar yang menyebut pintu air itu ditutup saat terjadinya banjir pada 1 Januari 2020 lalu.

“Ada semacam perlakuan yang tidak sama terhadap warga DKI. Tentunya dilihat dari salah satunya status sosial. Orang pinggiran dikalahkan, kurang lebih seperti itu,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono usai meninjau Cengkareng Drain, Senin (13/1/2020).

Penulis: Elga Hikari Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved