Pemilik Mobil Wajib Miliki Garasi, DPRD Kota Bekasi: Kalau Masyarakat Butuh Perlu Dibuatkan Perda

DPRD Kota Bekasi memastikan belum ada peraturan daerah (perda) mewajibkan setiap warga pemilik kendaraan roda empat memiliki garasi pribadi.

Pemilik Mobil Wajib Miliki Garasi, DPRD Kota Bekasi: Kalau Masyarakat Butuh Perlu Dibuatkan Perda
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Spanduk larangan parkir sembarangan di RW 022 Kelurahan Harapan Jaya Bekasi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bekasi memastikan, sejauh ini belum ada peraturan daerah (perda) mewajibkan setiap warga pemilik kendaraan roda empat memiliki garasi pribadi di rumahnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman Joewono Putro, mengatakan, wilayahnya memang belum mengadopsi apa yang sudah diterapkam di Kota Depok.

"Untuk di Kota Bekasi tidak selamanya mengadopsi langsung, kita lihat dulu permasalahannya, terjadi di mana saja," kata Chairuman, Rabu, (15/1/2020).

CATAT! BKN Umumkan Jadwal Tes Seleksi Kompetensi Dasar Bagi Peserta CPNS yang Lolos Administrasi

Persija Jakarta Berencana Datangkan Keisuke Honda, Harganya Bisa Rekrut Dua Marko Simic

Namun lanjut dia, jika kondisi di masyarakat marak terjadi praktik penggunaan jalan sebagai lahan parkir pribadi hingga menggangu ketertiban, perda mewajibkan setiap pemilik mobil memiliki garasi harus dibuat.

"Kalau menjadi masalah masyarakat kemudian ini menjadi pemicu dari munculnya keresahan masyarakat, menjadi ketidaktertiban dan ke tidak nyaman, kalau seperti itu mungkin di butuhkan, perlu di buatkan perdanya," terangnya.

Ketika ditanya soal apa yang terjadi di lingkungan RW 022 Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, warga secara sepakat membuat peraturan larangan parkir dengan memasang spanduk himbauan wajib memiliki garasi pribadi menurut dia itu sangat baik.

"Ya itu lebih bagus, artinya tanpa Perda masyarakat bisa menyelesaikan masalahnya sendiri itu. Jadi perda itu bukan segala sesuatu yang mengatur masyarakat harus di perdakan," terangnya.

"Kalau masyarakat mampu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, artinya tanpa perda tidak masalah. Jadi fungsi perda itu untuk penguatan," tegasnya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved