Tak Bisa Diterapkan Semua Wilayah Kota Depok, Wakil Ketua DPRD Sebut Perda Garasi Harus Ada Zonasi

Yeti menilai penerapan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan itu harus menerapkan sistem zonasi.

Tak Bisa Diterapkan Semua Wilayah Kota Depok, Wakil Ketua DPRD Sebut Perda Garasi Harus Ada Zonasi
TRIBUNNEWS.COM/ILHAM RIAN PRATAMA
Kendaraan roda empat terparkir di bahu jalan di Kawasan Mampang, Jakarta, Selasa (12/9/2017). Pemprov DKI Jakarta kembali menggalakkan peraturan bahwa pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat wajib mempunyai garasi di rumahnya, hal ini tertulis dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2014 Pasal 140 tentang transportasi. 

TRIBUNJAKARTA.COM, DEPOK - Wakil Ketua I DPRD Depok, Yeti Wulandari mengatakan, sanksi denda Rp 2 juta bagi pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi, tidak dapat diterapkan di semua wilayah di Kota Depok.

Sebab, Yeti menilai penerapan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan itu harus menerapkan sistem zonasi.

"Saya liat kalau dari Perwal secara teknis harusnya perlu dibuat zonasi," kata Yeti kepada wartawan, Selasa (14/01/2020).

Belum adanya fasilitas publik yang layak khususnya transportasi bagi masyarakat, menjadi persoalan tersendiri menurut politisi Partai Gerindra ini.

"Kalau wilayah perumahan tadinya lahan parkir mereka diserahkan ke pemkot untuk dibangun taman ini juga harus di pertimbangkan," ujarnya.

Yeti mengatakan, wilayah yang tepat untuk diterapkan pemilik kendaraan yang tidak memilili garasi adalah pemukiman yang berada di jalan umum yang dapat mengakibatkan kemacetan sehingga menggangu masyarakat umum.

"Kalaupun memang ada pemukiman di jalan umum yang tidak punya garasi ini membuat kemacetan itu baru bisa diterapkan. Jangan dipukul rata," katanya.

Dukungan Warga Depok

Sementara itu, terkait Perda Garasi, Sebagian warga Depok mendukung raperda tentang garasi mobil, sebagian lainnya malah nyinyir menanggapinya.

Ade (27) warga Tirtajaya, Sukmajaya Depok mengaku setuju dengan Peraturan Daerah tersebut.

"Tapi perlu ada pengecualian, maksudnya bukan semua yang nggak punya garasi itu ada larangan, saya pribadi enggak punya garasi tapi numpang di tanah warga dan bayar, berarti itu kan nggak apa-apa karena nggak mengganggu," papar Ade.

Karyawan swasta ini pun mengatakan, bila diberlakukan denda, maka yang harusnya di denda adalah mereka pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan atau di fasilitas sosial (fasos) ataupun fasilitas umum (fasum).

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved