PKS DKI Pertanyakan Bukti Pencoretan Ahmad Syaikhu sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI mempertanyakan kabar mengenai pencoretan nama Ahmad Syaikhu sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta.

Sebab, surat pencoretan itu belum diperoleh dari DPP PKS maupun DPRD DKI Jakarta.

“Sekarang buktinya apa (nama Syaikhu dicoret)?"

"Informasi itu harus ada bukti tertulisnya,” kata Ketua Dewan Syuro PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, Kamis (16/1/2020).

Menurut dia, selama belum mendapat keputusan resmi berupa surat dari DPP PKS, maka DPRD masih berkeyakinan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto masih masuk sebagai bursa cawagub DKI.

Dia khawatir, informasi yang digulirkan ini merupakan upaya untuk menggiring opini di kalangan masyarakat.

“Kalau belum ada surat formal dari DPRD ya masih dua nama itu, kecuali sudah resmi (surat) baru diganti."

"Dan kalau cuma info, khawatir itu cuma pembentukan opini,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mencabut satu dari dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang diusulkan partainya.

Ia mengatakan, Ahmad Syaikhu dicabut dari daftar cawagub DKI yang diusungnya, sehingga kini tinggal Agung Yulianto yang akan diajukan PKS.

Hal ini dilakukan agar Wagub DKI cepat segera dipilih.

"Kita melihat realitas politik, dengan dua calon yang diajukan ini tidak bergerak, ada keengganan."

"Maka PKS membaca realitas ini. PKS akan mencoba mencabut satu calon," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).

Hingga saat ini, PKS dan Gerindra belum belum satu suara soal siapa cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

Meski sudah berproses di DPRD, baik PKS maupun Gerindra masih ngotot mengajukan cawagubnya masing-masing.

Dengan mengeliminasi satu cawagub, Sohibul mengatakan siapa yang akhirnya disepakati menjadi wakil gubernur tinggal calon yang diusulkan PKS atau Gerindra.

Bahkan, Sohibul tak menutup kemungkinan akan menolak calon yang diusulkan Gerindra.

"Bisa ambil satu dari 4 yang diajukan Gerindra atau tempat lain."

"PKS masih punya hak, kita tolak empat-empatnya, kita cari yang lain," ujarnya.

Sohibul Iman curiga DPRD DKI Jakarta tak menginginkan kader PKS menjadi wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta.

Hal itulah yang menyebabkan saat ini kursi wagub DKI Jakarta masih kosong.

"Kalau kalimat ini hak PKS itu diberikan oleh semua partai di DPRD, mungkin sudah selesai."

"Tapi mereka tidak, boleh jadi mereka juga tidak menginginkan kader PKS jadi wagub dan sebagainya."

"Makanya proses politiknya alot," ucapnya.

Sohibul menilai lamanya proses pemilihan wagub lantaran tak ada keseriusan DPRD.

Padahal, Sohibul menegaskan PKS telah menyerahkan dua nama.

Namun, proses politik yang menghambat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta adalah DPRD yang tak kunjung menyelesaikan tata tertib (tatib) pemilihan.

"Tatib saja enggak diselesaikan. Kalau ada pemilihan harus ada tatibnya, tatibnya saja tidak diselesaikan," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membutuhkan sosok Wakil Gubernur yang tak kunjung selesai dibahas oleh partai pengusung, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan adanya Wagub DKI, Anies Baswedan yakin pelayanan kepada masyarakat, terutama peninjauan langsung 109 titik pengungsian, bisa dilakukan dengan baik.

“Sebetulnya pengawasan di lapangan itu dikerjakan oleh seluruh jajaran."

"Wali kota, kemudian kepala dinas, semuanya bekerja,” katanya di Masjid Raya KH Hasyim Azhari, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020) petang.

Menurut dia, inspeksi yang dilakukan olehnya merupakan bagian dari seorang pemimpin.

Namun, inspeksi itu tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan dibutuhkan sosok Wagub DKI Jakarta.

“Saya menjalankan bagian saya menginspeksi, tapi tidak mungkin dikerjakan oleh satu pribadi, dua pribadi, tiga pribadi,” ujarnya.

“Lokasinya ada 109 pengungsi, jadi kalau wakilnya (Wagub DKI) ada 109, baru semua tempat didatangi,” kelakar Anies Baswedan.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berjanji setelah persoalan banjir selesai, pihaknya akan membahas sosok Wagub DKI.

Hingga kini pimpinan DPRD DKI masih menunggu keputusan mengenai sosok Wagub DKI yang terbaru dibahas oleh partai pengusung.

“Sampai saat ini di meja saya masih ada dua nama, Pak Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto (keduanya kader PKS),” tutur Prasetio.

Sebelumnya, Ketua DPW Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku mendorong nama Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah, sebagai kandidat wakil gubernur tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

"Saya belum ngomong sama sekda loh. Padahal saya umpetin, karena kamu nanya saya buka," ungkap Taufik saat dikonfirmasi, Kamis (7/11/2019).

Gerindra memilih nama Saefullah karena melihat rekam jejaknya dan dianggap mumpuni.

Taufik juga mengatakan, penunjukan tersebut agar komposisi kandidat yang diajukan Gerindra punya keberimbangan dari sosok internal maupun eksternal.

"Track recordnya aja. Kita ngomong ini nama dari dalam, terus siapa nama dari luar? Kita bilang Sekda saja," ungkapnya.

Partai besutan Prabowo Subianto ini sendiri mengajukan empat nama baru sebagai kandidat wagub DKI ke PKS.

Pengajuan nama ke PKS demi mendapat kesepakatan antar partai pengusung pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 silam.

Empat nama itu di antaranya Arnes Lukman, Wakil Ketua Partai Gerindra Ferry Juliantono, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah.

Sementara, nama Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu yang sedari tahun lalu disokong PKS, tak kunjung diproses oleh DPRD DKI.

Salah satu alasannya, Taufik mengira para dewan tidak begitu menerima dua nama tersebut.

Berangkat dari kondisi itu, Gerindra berinisiatif mengajukan nama baru yang dianggap lebih dikenal DPRD DKI.

Nantinya, sodoran nama dari PKS dapat disandingkan dengan empat nama yang diajukan Gerindra.

Gerindra berharap PKS bisa menyetujui sejumlah nama baru ini agar proses pemilihan wagub DKI bisa selesai secepatnya.

"Ini usulan kita ke dia, karena kita lihat macet (prosesnya). Ini gimana kalau opsi itu diambil," kata Taufik.

"Benar. Makanya kita usulkan ke PKS. Hasil informasi intenal Gerindra, kemarin dua nama macet," jelas Taufik.

"Yang diperlukan adalah, pertama jangan figur yang enggak DPRD kurang menerima, atau komunikasi."

"Dua, perimbangan. Ya sudah, kita usulkan dari kita ada, dari PKS ada," tuturnya.

Nantinya kata Taufik, dua nama yang disodorkan PKS sejak awal bisa disandingkan dengan empat nama yang diajukan Gerindra ke mereka, untuk mendapat kesepakatan bersama.

Gerindra berharap PKS bisa menyetujui sejumlah nama yang disodorkan demi proses pemilihan wagub DKI bisa selesai secepatnya.

Terkait usulan empat nama baru itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Arifin berharap Gerindra bisa menghormati kesepakatan awal soal siapa yang berhak mengisi kursi kosong tersebut.

• Polisi Masih Tunggu Hasil Puslabfor Soal Penyebab Gedung Ambruk

• Begini Penanganan Pertama Jika Terkena Ulat Bulu Menurut IDI Tangsel

• Narapidana Tewas Gantung Diri di Ruang Isolasi Lapas Pemuda Tangerang

PKS meminta Gerindra tak mengkhianati kesepakatan yang sudah terjalin sebelumnya.

Sebab, dua partai politik pengusung Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 ini, setuju untuk memberikan hak kursi wagub DKI kepada PKS.

"Kita ingin Gerindra menyepakati yang telah dibuat sama PKS. Agar itu dihormati dan tidak dicederai," kata Arifin saat dihubungi, Jumat (8/11/2019).

Arifin pun tidak sepaham dengan pernyataan Ketua DPW Gerindra DKI M Taufik yang menyebut dua nama usulan PKS mengalami kebuntuan dalam proses pemilihan di DPRD.

Dua nama usulan PKS, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, disebut Taufik tidak begitu diterima para anggota dewan.

Alhasil, Gerindra berinisiatif mengusulkan empat nama sekaligus yang mereka klaim lebih bisa diterima dan dikenal.

Politikus PKS ini pun heran dengan pernyataan Taufik.

Sebab, ia menilai pihak dewan yang sebenarnya sengaja membuat mandek pemilihan wagub DKI itu.

"Ini yang bikin mandek siapa?" tanya Arifin.

Hingga hari ini, PKS yakin kursi wagub DKI bisa tetap dimiliki PKS sebagaimana kesepakatan awal.

Arifin enggan mengaitkan usulan Gerindra dengan kondisi koalisi di tingkat nasional.

"Kan kesepakatan awal dengan Gerindra seperti itu," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Sohibul Iman Bilang Nama Ahmad Syaikhu Dicopot dari Daftar Cawagub, PKS DKI Malah Tanya Buktinya