Tanggapi Penindakan Pemilik Mobil Tanpa Garasi, Polda Metro Akan Minta Penjelasan Detail Pemprov DKI

Ditlantas Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait penindakan hukum pemilik mobil yang tak memiliki garasi.

Tanggapi Penindakan Pemilik Mobil Tanpa Garasi, Polda Metro Akan Minta Penjelasan Detail Pemprov DKI
TRIBUNMADURA.COM/AMINATUS SOFYA
Rumah Clara Gopa Duo Semangka yang tengah viral sebab garasi rumahnya memakan jalan umum. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CENGKARENG - Ditlantas Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait penindakan hukum pemilik mobil yang tak memiliki garasi.

"Kita tentu koordinasi dulu dengan Pemerintah Provinsi karena itu yang buat peraturan Pemprov DKI Jakarta," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar usai penanaman pohon di Satpas SIM Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (17/1/2020).

Fahri mengatakan, pihaknya selama ini memang belum pernah membahas secara detail dengan Pemprov DKI terkait kebijakan tersebut.

"Kalau memberikan informasi kepada kita sih sudah, tapi kalau membahas detail sih belum ya. Kalau memang ada kebijakan itu perlu ada koordinasi nih dengan pihak kita. Karena ini secara langsung ada kaitannya dengan bidang lalu lintas," kata Fahri.

Menyusul Depok, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (DKI), juga akan mengetatkan kembali aturan wajib punya garasi bagi warganya yang untuk membeli mobil baru.
Regulasi yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi ini, sebelumnya juga sudah pernah ramai digencarkan ketika era kepemimpinan Gubernur Djarot Saiful Hidayat di 2017 silam.

Kepala Dishub DKI Jakarta Sayfrin Liputo, menjelaskan bila pihaknya akan menggandeng Badan Pajak dan Retribusi Daerah ( BPRD) serta kepolisian untuk menangani masalah kewajiban memiliki lahan parkir atau garasi.

Emosi Sampai Maki Barbie Kumalasari, Lucinta Luna Geram Pernah Dibilang Ini di Depan Wartawan

Komplotan Pencuri Besi Proyek Jalan Tol di Bekasi Pakai Modus Menyamar Jadi Pegawai

Lebih lanjut Syafrin menjelaskan bila nanti BPRD juga akan berkoordinasi dengan instansi lain, seperti pihak pembiayaan atau bahkan diler.

Gunanya untuk menambahkan syarat wajib menyertakan surat pengantar memiliki garasi bagi warganya yang akan melakukan pembelian mobil baru.

Bila tidak ada surat pengantar dari kelurahan yang menyatakan pemohon memiliki lahan parkir atau garasi, menurut Syafrin bisa saja nantinya tidak akan diproses dari pihak pembiayaannya.

Penulis: Elga Hikari Putra
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved