Pimpinan Komisi III DPR RI Sebut Menkumham Stigmatisasi Tanjung Priok Pakai Data Usang

Sahroni tak menampik Tanjung Priok di masa lalu adalah sebuah wilayah yang begitu lekat dengan kemiskinan dan kriminal.

Pimpinan Komisi III DPR RI Sebut Menkumham Stigmatisasi Tanjung Priok Pakai Data Usang
ISTIMEWA/Dokumentasi Partai NasDem
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menyarankan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menggunakan data terkini seputar Tanjung Priok sebelum melabeli wilayah itu sebagai ‘slum area’ (daerah kumuh), tempat tumbuh suburnya kriminalitas.

Sahroni tak menampik Tanjung Priok di masa lalu adalah sebuah wilayah yang begitu lekat dengan kemiskinan dan kriminal.

Praktik pencurian, perampokan, pembunuhan dan narkoba menurutnya kala itu adalah pemandangan sehari-hari yang umum terjadi.

Nasib Malang Peserta CPNS Kemenkumham Terciduk Bawa Narkoba Saat Tes, Beli Sabu Seharga Rp 1 Juta

Namun beberapa tahun belakangan stigma buruk itu kata Sahroni mulai dikikis oleh kesadaran semua elemen masyarakat, baik perangkat penegak hukum, pelaku usaha, pemerintah daerah, pemuka agama dan masyarakat sipil itu sendiri.

Baca: PDIP Tunjuk Maqdir Ismail Cs Sebagai Tim Kuasa Hukum Sikapi Kasus Wahyu Setiawan

“Pak Menteri mungkin sudah lama tidak berkunjung ke Priok sehingga kurang bisa membandingkan wajah Priok di masa lalu dengan masa kini,” kata Sahroni saat dikonfirmasi, Jumat (17/1/2020).

Politisi yang lahir, besar dan hingga kini masih berdomisili di Priok tersebut kemudian menjabarkan bahwa sinergi antar elemen masyarakat secara nyata telah mampu menekan angka kejahatan di Priok secara khusus maupun Jakarta Utara secara umum, tahun demi tahun.

Sebagai gambaran kata Sahroni, Polres Jakarta Utara melaporkan terjadi konsistensi penurunanangka kriminalitas di beberapa tahun terakhir.

Data terbaru, Polres Metro Jakarta Utara menangani 1.695 kasus tindak pidana di sepanjang 2019, menurun 7 persen dibanding tahun 2018 sebanyak 1.735 kasus.

“Sebagai Menkumham seharusnya Pak Yasonna memegang data identitas pelaku kriminal di lingkungan kerjanya (lapas dan rutan),” ucap Sahroni.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved