Tanggapan Unsur Karyawan Terkait Pemberhentian Helmy Yahya dari Dirut LPP TVRI

Tanggapan Unsur Karyawan Terkait Pemberhentian Helmy Yahya dari Dirut LPP TVRI

Tanggapan Unsur Karyawan Terkait Pemberhentian Helmy Yahya dari Dirut LPP TVRI
Istimewa
Logo TVRI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Unsur karyawan LPP TVRI angkat bicara menyikapi berbagai isu yang mengemuka terkait pemberhentian Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama oleh Dewan Pengawas (DEWAS) LPP TVRI

Bobby Soe, Yoserizal SH, MH dan Dhoni Kusmanhadji yang mewakili unsur karyawan LPP TVRI meluruskan berbagai informasi yang berkembang.

Pertama bahwa pemberhentian Helmy Yahya dari Jabatan Direktur Utama TVRI dinilai sudah sesuai aturan yang berlaku dan dilakukan sesuai prosedur kewenangan Dewan Pengawas LPP TVRI yang diatur dalam PP 13/2005 tentang LPP TVRI.

"Dewas memberhentikan Helmi Yahya dari jabatannya atas kegagalannya dalam menjalankan prinsip
transparansi dan good governance, diantaranya tertib administrasi pembelian hak siar Liga Inggris,
ketidak sesuaian pelaksanaan rebranding dengan rencana kerja dan melanggar sejumlah asas yang
diatur dalam UU Administrasi pemerintahan terkait program kuis siapa berani," kata Bobby Cs dalam keterangan yang diterima, Minggu (19/1/2020).

Dewan Pengawas mengutip pasal 7 yang menyebutkan Dewas bertugas menetapkan kebijakan LPP TVRI, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran.

Menurutnya, Dewan Pengawas juga berwenang mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.

Selanjutnya, keputusan Dewas bukanlah keputusan mendadak melainkan melalui proses panjang selama satu tahun lebih mengevaluasi kinerja Direksi dan sudah diketahui Komisi I DPR RI, Menkominfo dan Setneg.

Tidak ada polemik ataupun konflik kepentingan antara Dewan Pengawas dengan mantan Direktur
Utama LPP TVRI Helmy Yahya.

Permasalahan di TVRI diawali dengan Direksi yang gagal menjalankan kewajibannya terhadap hak karyawan dan buruknya pengelolaan keuangan sehingga keresahan karyawan tidak lagi dapat dibendung.

Permasalahan Honor karyawan sejak tahun 2018 terulang kembali di 2019, jika tidak ada karyawan yang melaporkan ke Komisi I DPR dan pihak-pihak terkait.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved