Breaking News:

Polemik Pembelian Speaker Rp 4 Miliar

Baru Diperbaiki, Toa Banjir di Bidara Cina Jangkauannya Hanya Radius 100 Meter

Ketua RW 07 Kelurahan Bidara Cina, Mamat Sahroni (58) mengatakan suara peringatan yang menyalak dari empat toa itu hanya sayup-sayup terdengar.

TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Ketua RW 07 Kelurahan Bidara Cina Mamat Sahroni saat ditemui di Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020).  

Hal senada turut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Ia menilai, seharusnya dengan anggaran APBD 2020 yang nilainya mencapai Rp 87 triliun lebih, seharusnya Pemprov DKI bisa mengembangkan sistem peringatan dini yang jauh lebih canggih dengan memanfaatkan teknologi.

"Yang paling efektif itu memanfaatkan teknologi. Memaksimalkan teknologi yang ada, bukan mengembalikan ke zaman batu," kata Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2020).

Bahkan, politisi senior ini berkelar sebaiknya Pemprov DKI membeli kentungan dibandingkan menggelontorkan dana miliar rupiah untuk membeli speaker.

"Kalau saya sih malah justru jangan pakai toa, tapi pakai kentungan saja sekalian," ujarnya berkelakar.

"Kalau toa Rp 4 miliar, kalau kentungan kan cuma Rp 100 ribu," tambahnya menjelaskan.

4. William PSI Beri Saran Pemprov DKI Kembangkan Sistem Peringatan Dini Warisan Ahok

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana mengungkapkan, pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, sebenarnya Pemprov DKI telah meluncurkan sistem peringatan dini bencana berbasis aplikasi.

"Pada 20 Februari 2017, Pemprov DKI meluncurkan aplikasi Pantau Banjir yang di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir," ujarnya.

Melalui fitur tersebut, politisi muda itu menyebut, masyarakat dapat segera mendapat pemberitahuan bila tinggi muka air di pintu air sudah dalam posisi bahaya.

"Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya, serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah," kata William.

Tak hanya itu, melalui aplikasi itu, masyarakat juga bisa melihat kondisi pintu air, kondisi pompa air, dan ketinggian air di setiap RW jika banjir.

Namun sangat disayangkan, fitur Siaga Banjir pada aplikasi Pantau Banjir telah dihilangkan pada versi 3.2.8 hasil update 13 Januari 2020.

"Saya tidak tahu pasti kapan fitur ini dihilangkan, yang jelas pada versi terbari saat ini sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Daripada membeli beberapa berangkat speaker untuk peringatan dini bencana, William menyarankan Pemprov DKI untuk kembali mengembangan aplikasi warisan Ahok tersebut.

"Aplikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras duara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

 Warga Matraman Temukan Tumpukan Bangkai Ayam dalam Mobil Boks, Sopir Kabur

 Tak Kunjung Muncul di Latihan Persija Jakarta, Kemana Evan Dimas?

 Bursa Transfer Persija Jakarta - Rumor Kembalinya Renan Silva ke Skuat Macan Kemayoran

5. Pemprov DKI Disebut Tak Bisa Intervensi Pembelian Speaker Rp 4 M

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyebut, pihaknya tak bisa mengintervensi pembelian pengeras suara atau speaker senilai Rp 4 miliar ini.

Pasalnya, pengadaan pengeras suara tersebut merupakan tanggung jawab dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait atau dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

"Kalau isi kegiatan itu menjadi wewenang dan tanggung jawab SKPD. Kamu perlu apa, ada apa, mereka yang tanggung jawab," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

"Kita tidak pernah intervensi, kalau saya intervensi salah," tambahnya menjelaskan.

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved