Subsidi Gas 3 Kilogram Dicabut, Pedagang Mie dan Bakso di Tangerang Selatan Menjerit

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Ketua Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso Indonesia (Papmiso) Tangerang Selatan (Tangsel), Sutrisno, keberatan dengan kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi gas 3 kilogram.

Sutrisno mengatakan, kenaikan harga gas akan berakibat pada harga mie dan bakso yang juga naik.

Hal itu membuat para pedagang mie dan bakso menjerit karena bisa kehilangan banyak pelanggan.

"Karena pencabutan subsidi itu pasti akan menaikan harga gas menjadi Rp 35.000 per tabung, tentu ini akan menambah biaya cost produksi yang akan berdampak terhadap kenaikan harga jualnya. Padahal untuk harga normal saat ini saja jualannya susah jarang yang beli, apalagi nanti kalo harga dinaikan," ujar Sutrisno dalam keterangan resminya kepada TribunJakarta.com, Selasa (21/1/2020).

Jika daya beli menurun, maka pedagang akan bangkrut dan berimbas pada banyaknya jumlah pengangguran.

Sutrisno juga menganggap, kebijakan penarikan subsidi itu tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Pada pasal 20 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara menyedikan intensif bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Tapi yang terjadi saat ini intensif pada gas 3 kg ini malah akan dicabut oleh pemerintah," jelasnya.

Sutrisno menagih janji Presiden Joko Widodo untuk memberdayakan UMKM saat makan baso bersama Papmiso di Deltamas, Cikarang.

"Besar harapan saya Presiden Jokowi berani membatalkan pencabutan subsidi gas 3 kg yang diusulkan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM yang beralasan untuk penurunan efisiensi sampai 20%. Semoga Bapak Presiden Jokowi masih ingat dengan janji Beliau waktu makan bakso bersama di Deltamas Cikarang yang berjanji akan membantu dan memberdayakan pelaku UMKM, khususnya pedagang bakso dan mie ayam waktu itu," jelasnya.

Terkait rencana pembagian voucher kepada pelaku UMKM agar tetap mendapat harga subsidi, dinilai tidak tepat.

Menurut Papmiso, pemerintah belum memiliki data yerkait jumlah pelaku UMKM dan rakyat miskin yang menjadi target voucher itu.

"Rencana pemerintah memberikan voucer pembelian gas kepada pelaku UMKM di Indonesia, kami nilai tidak efektif dan membuat rakyat kecil lebih susah dalam mencari gas. Hal ini di karenakan sampai saat ini pemerintah tidak memiliki data valid terkait berapa besar umkm dan rakyat miskin yang menggunakan gas 3 kilogram," jelasnya.