Diduga Langgar Keppres No 25/1995, DPRD Minta Revitalisasi Monas Dihentikan Sampai Ada Izin Setneg

Pasalnya, ratusan pohon di kawasan itu terpaksa ditebang untuk memuluskan rencana Pemprov DKI Jakarta mempercantik Monas.

Diduga Langgar Keppres No 25/1995, DPRD Minta Revitalisasi Monas Dihentikan Sampai Ada Izin Setneg
TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci
Rapat pembahasan revitalisasi Monas oleh Komisi D DPRD DKI dan Dinas Citata DKI Jakarta di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Revitalisasi pelataran di sisi selatan kawasan Monumen Nasional (Monas) menuai polemik.

Pasalnya, ratusan pohon di kawasan itu terpaksa ditebang untuk memuluskan rencana Pemprov DKI Jakarta mempercantik Monas.

Hal ini pun berbuntut panjang, DPRD DKI Jakarta akhirnya memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta untuk meminta penjelasan soal revitalisasi tersebut.

Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Komisi D DPRD DKI, lantai 1 Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini, Kepala Dinas Citata DKI Jakarta Heru Hermawanto dicecar sejumlah pertanyaan.

Pemprov DKI pun dinilai melangkahi pemerintah pusat dalam proyek revitalisasi kawasan yang termasuk dalam kategori cagar budaya ini.

Pasalnya, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta disebutkan bahwa rencana penataan Monas harus mendapat persetujuan dari Sekretariat Negara (Setneg).

Untuk itu, DPRD DKI pun meminta Pemprov segera menghentikan revitalisasi Monas sampai mendapat restu dari Setneg.

"Saya pikir bapak berkomunikasi dengan Setneg. Pokoknya semua kegiatan di Monas bapak hentikan sementara sampai ada persetujuan dari Setneg terkait Keppres," ucap Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah dalam rapat, Rabu (22/1/2020).

Adapun dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa Setneg berperan sebagai Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

Kemudian, Gubernur DKI Jakarta berperan sebagai sekretaris merangkap anggota Komisi Pengarah sekaligus Ketua Badan Pelaksana Kawasan Medan Merdeka.

Dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bawah tugas dari Komisi Pengarah ialah memberi persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Jalani Kuliah Perdana Sekolah Lansia, Sejumlah Siswanya Sempat Tak Percaya Diri Datang Ke Kampus

Pemprov DKI Jakarta Panen Raya di Sawah Penghasil Padi di Rorotan

Legislator Jakarta Utara Minta Menkumham Tarik Ucapan Labeli Tanjung Priok Negatif

Monas sendiri masuk dalam kawasan Taman Medan Merdeka sehingga bila merujuk pada peraturan tersebut, Pemprov DKI seharusnya terlebih dahulu meminta persetujuan Setneg sebelum memulai proyek revitalisasi.

"Ada Keppres 25/95, (Monas) ini ada kawasan cagar budaya dan sampai hari ini belum ada permintaan dari Pemda DKI terhadap revitalisasi kawasan Monas. Ini informasi dari Setneg," ujar anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved