Breaking News:

Diklaim Rampung 84 Persen, Revitalisasi Monas Terancam Batal

Proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) menuai polemik. Pemprov DKI Jakarta menyebut revitalisasi telah mencapai 84 persen.

KOMPAS.COM/DEAN PAHREVI/CYNTHIA LOVA)
Kolase Lokasi Kantor PT Bahana Prima Nusantara dan Monas 

Revitalisasi Monas Langgar Keppres No 25/1995 era Soeharto, Pemprov DKI Jakarta Akan Mengkaji

Rapat pembahasan revitalisasi Monas oleh Komisi D DPRD DKI dan Dinas Citata DKI Jakarta di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).
Rapat pembahasan revitalisasi Monas oleh Komisi D DPRD DKI dan Dinas Citata DKI Jakarta di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). (TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci)

DPRD DKI Jakarta menuding revitalisasi kawasan Monas melanggar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keppres Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditandatangani oleh Presiden Soeharto.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto pun menyebut, pihaknya siap membedah peraturan tersebut.

Pasalnya, DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan revitalisasi Monas sementara waktu hingga mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"(Keppres Nomor 25/1995) ini yang sebenarnya nanti kita akan cermati betul," ucapnya, Rabu (22/1/2020).

Dijelaskan Heru, saat itu peraturan tersebut dibuat dengan asumsi kawasan Monas masih dikelola oleh pemerintah pusat sehingga seluruh perencanaan dan pembangunan wilayah harus mendapat persetujuan dari Setneg.

Ia pun mengklaim, kini kawasan Monas kepengurusannya telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI Jakarta sehingga proses revitalisasi tidak harus mendapat izin dari pemerintah pusat.

"Keppres itu dulu disusun dengan asumsi semua pelaksanaan anggaran dibebankan kepada APBN," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Artinya, sebenarnya waktu itu yang seharusnya melakukan pembangunan dan semua perbaikan adalah pemerintah pusat," tambahnya.

Halaman
1234
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved