Legislator Jakarta Utara Minta Menkumham Tarik Ucapan Labeli Tanjung Priok Negatif

“Bapak Yasonna harus tarik kembali ucapannya agar polemik ini tidak semakin panas,” kata Santoso, Rabu (22/1/2020).

Legislator Jakarta Utara Minta Menkumham Tarik Ucapan Labeli Tanjung Priok Negatif
Kompas.com/Sabrina Asril
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly 

TRIBUNJAKARTA.COM - Kantor Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digeruduk ratusan orang warga Tanjung Priok siang ini, Rabu (22/1/2020).

Massa mengkritik ucapan Yasonna Laoly yang dinilai melakukanstigmatisasi Tanjung Priok sebagai slum area (daerah kumuh) tempat tumbuh kembangnya kriminal.

Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Demokrat Santoso menyebut Yasonna sebagai pejabat tinggi negara yang seharusnya turut bertanggungjawab memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, budaya.

Bukan justru sebaliknya memperkeruh kondisi sosial masyarakat dengan pernyataan kontra produktif.

Politisi Demokrat dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta Utara ini dengan tegas mempertanyakan kenegarawanan Yasonna Laoly yang seharusnya memepetimbangkan kondisi sosial masyarakat dari setiap ucapan yang terlontar dari mulutnya.

Oleh karenanya Santoso meminta Yasonna menarik kembali ucapannya seputar Priok sebagai daerah miskin yang melahirkan premanisme dan kriminal yang menimbulkan polemik dan menyulut kemarahan warga Priok.

“Bapak Yasonna harus tarik kembali ucapannya agar polemik ini tidak semakin panas,” kata Santoso, Rabu (22/1/2020).

Santoso lebih jauh menyinggung latar belakang Yasonna sebagai profesor kriminologi bukan menjadi dalil pembenar melontarkan sebuah pernyataan yang memiliki risiko menciptakan gesekan di masyarakat, terlebih Yasonna adalah pembantu kepala negara yang notabene melayani untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Baju menteri yang melekat di badan Pak Yasonna tidak bisa dilepas dengan mengatakan beliau seorang profesor kriminologi,” kata Santoso.

“Bukankah seorang menteri sehatusnya mengayomi msyarakat, menciptakan keteduhan, bukan sebaliknya menciptakan kegaduhan,” tambahnya.

Menurut Santoso, Yasonna seharusnya mempertimbangkan sejarah sosial yang hidup di masyarakat Priok sebelum memberi penilaian, apalagi melabeli dengan daerah miskin dan kriminal.

Sejarah membuktikan bagaimana masyarakat Priok berani menentang rezim Orde Baru yang kemudian dikenal dengan “Peristiwa Tanjung Priok”.

“Artinya warga priok tidak pernah takut menentang kedzoliman, sekalipun itu harus berhadapan dengan penguasa,” katanya.

“Apa susahnya meminta maaf dan mengakui kekhilafan. Pengakuan maaf toh tidak akan menurunkan derajat Pak Yasonna sebagai seorang menteri maupun profesor,” kata Santoso.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved