Breaking News:

Bila Terbukti Bersalah, Eks Dirut Garuda Bisa Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

Ada dua pasal yang dapat digunakan penyidik menjerat Ari bila nantinya ditetapkan jadi tersangka.

Penulis: Bima Putra | Editor: Erik Sinaga
https://www.garuda-indonesia.com/
I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara, Dirut Garuda Indonesia dicopot oleh Menteri BUMN Erick Thohir. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PULOGADUNG - Eks Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara terancam hukuman penjara atas kasus penyeludupan komponen Harley Davidson dan Brompton.

Meski belum berstatus tersangka, perkara yang ditangani penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dirjen Bea dan Cukai sudah berada di tingkat penyidikan.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Dirjen Bea dan Cukai, Syarif Hidayat penyidikan mengacu pada UU tentang Kepabeanan.

"Tentunya ini mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Di sana ada beberapa pasal yang mengarah kepada pidana," kata Syarif di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2020).

Dalam UU Kepabeanan, tercatat ada dua pasal yang dapat digunakan penyidik menjerat Ari bila nantinya ditetapkan jadi tersangka.

Yakni pasal 102 dan 103 dengan ancaman hukuman berkisar 1 hingga 10 tahun penjara, tergantung pada tindak pidana yang terbukti.

"Kita belum tahu secara pasti teman-teman penyidik arahnya (menggunakan pasal) ke mana. Pada intinya dari kedua pasal tersebut (102 dan 103) hukuman pidananya penjara 1 sampai 10 tahun penjara," ujarnya.

Pun dalam kasus penyeludupan komponen Harley-Brompton terdapat unsur perdata yang dapat diselesaikan lewat bayar pajak.

Klausul Khusus Kontrak Ezechiel Ndouassel di Bhayangkara, Tidak Boleh Main saat Lawan Persib

Bea Cukai Belum Periksa Eks Dirut Garuda terkait Kasus Penyeludupan Harley-Brompton

Respons Ahmad Riza Patria Usai Diusung Sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta

Syarif memastikan ranah tindak pidana sudah masuk ke tingkat penyidikan yang berfokus pada penetapan tersangka tak bakal gugur.

"Apabila ada tindakan pidana, maka tindakan perdata seperti pembayaran pajak tidak akan menghilangkan sisi pidana. Pidana tetap berjalan dengan sendirinya," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved