Breaking News:

Kalah Soal Pencabutan Izin Reklamasi di Pulau F, Pemprov DKI Ajukan Banding

Adapun keputusan dengan nomor perkara 153/G/2019/PTUN.JKT itu dibacakan hakim PTUN pada Selasa (21/1/2020) lalu.

TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Gubernur Anies Baswedan kerahkan 300 Satpol PP untuk segera menyegel bangunan tanpa izin di Pulau C dan D Reklamasi Jakarta Utara Kamis, (7/6/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan pencabutan izin pembangunan reklamasi Pulau F.

"Iya (kami ajukan banding), memori (banding) lagi kita susun," ucap Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhana, Selasa (28/1/2020).

Adapun keputusan dengan nomor perkara 153/G/2019/PTUN.JKT itu dibacakan hakim PTUN pada Selasa (21/1/2020) lalu.

Penggugatnya ialah PT Agung Dinamika Perkasa, pengembang Pulau F yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (JakPro).

Sementara itu, pihak tergugat adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Gugatan dari PT Agung Dinama Perkasa ini telah dilayangkan sejak 26 Juli 2019.

Punya Jabatan Khusus di PT LIB, Pembina Persija Jakarta Komentari Posisi Ferry Paulus

Selain membatalkan pencabutan izin pembangunan reklamasi Pulau F, PTUN juga menghukum Gubernur Anies membayar biaya perkara sebesar Rp 369 ribu.

Dalam sidang banding nanti, Yayan mengatakan, pihaknya akan menyiapkan tenaga ahli untuk mendampingi tim kuasa hukum Pemprov DKI.

Hal ini dilakukan untuk menyakinkan hakim bahwa Pemprov DKI telah menjalankan prosedur pencabutan izin pembangunan reklasi Pulau F dengan benar.

"Kan kita salahnya di prosedur. Kalau kewenangan kan kewenangan pak gubernur. Cuma prosedurnya ada yang terlewati," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan sendiri mengeluarkan Keputusan Gubernurb(Kepgub) nomor 1409 tahun 2018 pada 6 September 2018 lalu.

Keputusan itu pun dijadikan dasar hukum membatalkan perizinan reklamasi pada Kepgub 2268 tahun 2015 yang dibuat pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved