Anggota DPR Kritik Sikap Komisioner OJK dalam Penanganan Kasus Jiwasraya

Menurut Anis, akar dari semua masalah ini dalah akibat kelalaian pengawas dari lembaga itu

Anggota DPR Kritik Sikap Komisioner OJK dalam Penanganan Kasus Jiwasraya
KONTAN
Ilustrasi Jiwasraya 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengkritik sikap Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut Anis, akar dari semua masalah ini dalah akibat kelalaian pengawas dari lembaga itu. Bahkan Anis mencurigai ada indikasi pembiaran dari OJK.

"Ketika Jiwasraya mau menanamkan investasi, itu kan mereka harus lapor ke OJK. Jadi ada pembiaran oleh OJK. Kalau OJK benar dalam hal pengawasan, niscaya tidak sampai begini. Kebusukan yang terjadi begitu lama dan BPK telah melaporkan hasilnya tapi dibiarkan oleh OJK," ujar Anis di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Maka dari itu tegas Anis, dalam kasus Jiwasraya, OJK tidak bisa menghindar dan menyalahkan pihak lain.

"Saya baca di media, OJK buang badan dan mengatakan hanya ring tiga dari aspek pengawasan. Ya nggak bisa begitu, OJK itu lembaga yang memang dibentuk untuk melakukan pengawasan di sektor industri keuangan. Jadi ngak bisa lepas tangan seperti itu," tuturnya.

Anis mengakui bahwa dia bisa memahami adanya desakan publik agar Komisioner OJK mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban moral. Tuntutan itu, kata Anis, selayaknya dipenuhi oleh jajaran Komisioner OJK.

"Dengan kondisi yang bobrok ini, Komisioner OJK kalam-kalam aja dan buang badan. Harusnya ada pertanggungjawaban moral ke publik mengundurkan diri," tegas dia.

Terkait Antisipasi Virus Corona, DPR RI Tinjau RSPI Sulianti Saroso Jakarta Utara

Sebelumnya, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo mengatakan bahwa pihaknya selaku regulator merupakan penjaga lapis ketiga atas kondisi Jiwasraya.

Menurutnya, pihak yang seharusnya memiliki peran lebih besar adalah pemegang saham sebagai pemilik atau lapis pertama dan komisaris sebagai lapis kedua.

"(Ini OJK) bukan dalam konteks defensif atau membela diri, tapi yang pertama harus mengatasi masalah itu kan pemilik, kemudian untuk mengawasi jalannya perusahaan ini biasanya menunjuk komisaris untuk melakukan pengawasan," ujar Anto, Selasa (28/1/2020).

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved