Breaking News:

Polemik Revitalisasi Monas

Proyek Revitalisasi Monas Terancam Mangkrak, Pemprov DKI Jakarta Harus Kembalikan Fungsi Lahan

Proyek revitalisasi Monas (Monumen Nasional) yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta terancam mangkrak.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Kondisi terkini di lokasi proyek revitalisasi Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Proyek revitalisasi Monas atau Monumen Nasional yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta terancam mangkrak.

Pasalnya, proyek senilai puluhan miliar rupiah itu belum juga mendapat restu dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Sampai saat ini, proyek penataan pelataran sisi selatan Monas itu sendiri masih dihentikan.

Pemenang Sayembara Desain Revitalisasi Monas Sebut Tak Ada Rancangan Penebangan Pohon

Ahmad Riza Patria Janji Tak Seperti Anies Baswedan Jika Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, proyek revitalisasi Monas itu terancam makrak jika Kemensetneg tidak juga memberikan izin kepada Pemprov untuk menata kawasan bersejarah itu.

"Ya sudah pasti (mangkrak). Kalau Kemensetneg tidak menyetujui (revitalisasi) maka konsekuensinya harus dikembalikan," ucapnya, Sabtu (1/2/2020).

Ini berarti, Pemprov DKI Jakarta harus mengembalikan lagi fungsi pelataran sisi selatan Monas sebagai kawasan ruang terbuka hijau (RTH) seperti sebelumnya.

"Kemarin fungsinya apa? Ya kembalikan ke fungsi itu saja sebagai RTH," ujarnya saat dikonfirmasi.

Dengan demikian, Gembong melanjutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwajibkan kembali menanam ratusan pohon yang sebelumnya sempat ditebang ataupun dipindahkan dari lokasi itu.

"Ratusan pohon yang ditebang juga harus segera ditanam kembali. Kan gitu aja kalau seandainya Kemensetneg tidak merekomendasikan atas revitalisasi yang dilakukan Pemprov," kata Gembong.

Penghentian proyek revitalisasi ini sendiri dilakukan lantaran Pemprov DKI Jakarta belum mendapatkan izin dari Kemensetneg untuk melakukan penataan kawasan Monas.

Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan pun disebut-sebut telah menabrak aturan dalam Keppres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kedudukan Gubernur DKI Jakarta ialah sebagai Badan Pelaksana, sementara Kemensetneg berperan sebagai Ketua Komisi Pengarah.

Pada pasal 5 ayat (1) Keppres 25/1995 disebutkan bahwa tugas dari Komisi Pengarah ialah memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Ini berarti, Pemprov DKI harus mendapat izin terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan proyek revitalisasi kawasan bersejarah itu.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved