Polemik Revitalisasi Monas

Tebang Pohon di Monas, PDIP Sebut Anies Langgar Janji Kampanye Jadikan Udara Jakarta Seperti Puncak

Anies sempat berjanji jika terpilih menjadi gubernur akan mengubah kondisi udara Jakarta seperti di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
Kompas.com/Garry Lotulung, M Lukman Pabriyanto, Kolase: Dino Oktaviano
Foto sebelum dan sesudah kawasan Monumen Nasional sisi selatan yang pohonnya ditebang. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melanggar janji kampanyenya dengan melakukan penggundulan di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Pasalnya, Anies sempat berjanji jika terpilih menjadi gubernur akan mengubah kondisi udara Jakarta seperti di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

"Pak Anies kan janji pada warga Jakarta dalam waktu satu tahun setelah menjabat sebagai gubernur, udara Jakarta akan sama seperti di puncak," ucapnya, Sabtu (1/2/2020).

Hal ini pun sangat disayangkan oleh Gembong lantaran Anies malah menggunduli kawasan Monas demi memuluskan proyek yang menelan biaya hingga puluhan miliar itu.

Padahal, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan itu seharusnya menambah ruang terbuka hijau (RTH) agar suhu udara Jakarta semakin sejuk sesuai dengan janji kampanyenya.

"Jadi bagaimana udara mau seperti dipuncak kalau pohonnya ditebangi. Kan gitu logika sederhananya," ujarnya.

Sebelumnya, pemenang sayembara desain revitalisasi Monas, Deddy Wahjuni buka suara soal polemik penebangan ratusan pohon demi memuluskan proyek revitalisasi kawasan bersejarah itu.

Dalam desain yang dibuatnya, Deddy mengaku tak ada rencana penebangan pohon dalam desain asli revitalisasi Monas.

Untuk menghindari penebangan, ia pun mengaku telah membuat desain sedemikian rupa agar pembangunan plaza di sisi selatan Monas yang nantinya akan digunakan untuk lokasi upacara tak mengorbankan ratusan pohon di kawasan itu.

"Jadi sebetulnya kalau kita bicara upacara kan enggak harus di ruang terbuka sekali. Jadi saya pikir upacara tidak apa-apa dibayang-bayang pohon," ucapnya, Jumat (31/1/2020).

"Jadi biar saja ada plaza, tapi pohon-pohon tetap dipertahankan," tambahnya menjelaskan.

Bagaimana nasib pohon di Monas?

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan nasib ratusan pohon yang ditebang dan dipindahkan demi memuluskan proyek revitalisasi kawasan Monas.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad mengatakan, ada beberapa jenis pohon yang tumbuh di Monas, salah satunya ialah jenis mahoni.

Harga kayu jenis mahoni sendiri cukup mahal, berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per meter kubiknya.

"Jadi, seandainya kayu-kayu tersebut dijual, apakah uangnya masuk ke kas negara? Ada banyak hal yang masih gelap," ucapnya, Rabu (29/1/2020).

Politisi muda ini pun menyebut, sampai saat ini Dinas Kehutanan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab soal pengelolaan kayu hasil penebangan pohon belum memberikan klarifikasinya.

"Jadi Dinas Kehutanan yang melakukan penebangan pohon, maka biasanya kayu dibawa ke gudang," ujarnya.

"Bepara meter kubik kayu yang dibawa ke gudang? Apakah kayu tersebut disimpan saja atau malah dijual?" kata Idris bertanya-tanya.

Untuk itu, ia mengaku, pihaknya akan mendorong Inspektorat untuk melakukan audit soal penebangan dan pemindahan pohon ini.

"PSI mendesak agar Inspektorat segera melakukan audit tentang pemindahan dan penebangan pohon di Monas," tuturnya.

Dinas Kehutanan sendiri sebenarnya diundang oleh pimpinan DPRD DKI dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa (28/1/2020) lalu.

Namun, Kepala Dinas Kehutanan Suzi Marsitawati tidak hadir dalam rapat tersebut.

Padahal, para pimpinan dewan Kebon Sirih ingin meminta klarifikasi dari Dinas Kehutanan soal penebangan pohon di kawasan Monas.

Hal ini pun sempat dikeluhkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat melakukan sidak di kawasan Monas.

"Itu Kadis Kehutanan juga enggak datang (Rapimgab), dia enggak menghargai legislatif," ucap Prasetyo, Selasa (28/1/2020).

TribunJakarta.com pun sempat mencoba menghubungi Kepala Dinas Kehutanan Suzi Marsitawati, namun dirinya memilih bungkam.

Beberapa kali dihubungi via sambungan telepon, Suzi yang menjawabnya.

Pesan singkat lewat aplikasi whatsapp yang dikirimkan kepadanya pun tak digubrisnya.

Anies Soal Polemik Penebangan Ratusan Pohon di Monas: Ramai di Twitter Saja

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar soal polemik penebangan ratusan pohon untuk proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas).

Dengan santai, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menyebut, penggundulan kawasan cagar budaya itu hanya ramai di media sosial twitter.

"Itu kan ramai di twitter saja," ucapnya, Rabu (22/1/2020).

Orang nomer satu di DKI Jakarta ini pun enggan menjelaskan lebih detail soal rencana revitalisasi Monas yang mengorbankan 190 pohon di sisi selatan Monas.

"Nanti Kepala Dinas Citata saja yang menjelaskan," ujarnya di Stasiun MRT Asean, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, penebangan ratusan pohon untuk revitalisasi Monas menuai polemik.

Banyak kalangan, baik itu masyarakat maupun anggota dewan yang mempermasalahkan hal tersebut.

Bahkan, kini terungkap fakta bahwa PT Bahana Prima Nusantara selaku kontraktor revitalisasi Monas ternyata menggunakan virtual office atau jasa penyewaan alamat kantor untuk memuluskan langkahnya memenangi tender.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved