Anies Sulap RTH Ahok Pusat Kuliner

Fraksi PDIP Minta Hentikan Pembuatan Sentra Kuliner di RTH Ahok, Kontraktor: Pemprov Yang Tentukan

Rencana pembuatan pusat kuliner di jalur hijau Muara Karang, Jakarta Utara ditentang keras oleh Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Wisata Kuliner Saat CFD 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rencana pembuatan sentra kuliner di jalur hijau Muara Karang, Jakarta Utara ditentang keras oleh Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Partai berlogo banteng ini pun meminta Pemprov DKI di bawah kendali Gubernur Anies Baswedan untuk menghentikan proyek tersebut.

Menanggapi permintaan Fraksi PDIP itu, PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) selaku kontraktor proyek enggan menghentikan proyek tersebut.

Kepala Departemen Pengelolaan Aset dan Properti PT JUP Hafidh Fathoni mengatakan, pihaknya akan menghentikan pembangunan sentra kuliner itu jika yang memintanya ialah Pemprov DKI.

"Kalau misalnya memang salah, silahkan nanti Pemprov yang menentukan karena yang mengeluarkan juga Pemprov," ucapnya, Rabu (4/2/2020).

"Kami juga enggak bisa menghentiman apa yang sudah diberikan oleh Pemprov," tambahnya menjelaskan.

Ia pun mengklaim telah memiliki izin untuk membangun sentra kuliner di jalur hijau yang dulu dibebaskan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

"IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sudah terbit dulu, cuma AMDAL lalin waktu itu belum, terus sekarang sudah selesai. Dari pihak kita hendak membangun karena izin sudah ada," ujarnya saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memprotes keras rencana pembangunan sentra kuliner yang berada di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pasalnya, sentra kuliner itu dibangun di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dulu pernah dibebaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

"Dulu 2018 kita pernah datang ke sana, kita stop, berhenti. Tapi sekarang mulai dibangun lagi," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Selasa (4/2/2020).

Gembong pun meminta Gubernur Anies segera menghentikan keinginannya membuat sentra keliner di atas jalur hijau.

Pasalnya, kebijakan itu disebut Gembong melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Itu dulu digunakan masyarakat untuk berjualan tanaman, kiri-kira luasnya 2,5 hektar. Terus zaman pak Ahok direlokasi untuk jadi RTH," kata Gembong.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved