Breaking News:

Anies Sulap RTH Ahok Pusat Kuliner

PLN Pastikan Lokasi Pembangunan Sentra Kuliner di RTH Garapan Ahok Aman Meski Berada Dekat SUTET

lokasi sentra kuliner yang berada di bawah Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tetap aman karena tidak melanggar batas right of way (ROW).

TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino
Lahan hijau di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (5/2/2020). 

"Dulu 2018 kita pernah datang ke sana, kita stop, berhenti. Tapi sekarang mulai dibangun lagi," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Selasa (4/2/2020).

Gembong pun meminta Gubernur Anies segera menghentikan keinginannya membuat sentra keliner di atas jalur hijau.

Pasalnya, kebijakan itu disebut Gembong melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Itu dulu digunakan masyarakat untuk berjualan tanaman, kiri-kira luasnya 2,5 hektar. Terus zaman pak Ahok direlokasi untuk jadi RTH," kata Gembong.

Per meter dijual Rp 60 juta

Rencana pembangunan pusat kuliner di jalur hijau Muara Karang ditentang keras oleh Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Partai berlambang banteng ini pun menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk segera menghentikan proyek tersebut.

Meski mendapat penolakan dari Fraksi PDIP, nyatanya Pemprov DKI Jakarta tetap ngotot membangun sentra kuliner di kawasan itu.

Bahkan, Pemprov DKI Jakarta dikabarkan telah mulai memasarkan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di bantaran kali tersebut.

Padahal, Pemprov DKI sebelumnya menyebut, pembangunan sentra kuliner ini dilakukan untuk memajukan UMKM di ibu kota.

Informasi terkait jual-beli lahan di jalur hijau ini sendiri diungkapkan oleh anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah.

Tak main-main, Ima menyebut harga yang ditawarkan mencapai Rp 60 juta permeternya.

"Di sana sudah ada marketing galery yang dia jual satu meternya itu Rp 60 juta," ucapnya, Rabu (5/2/2020).

Dengan dana puluhan juta itu, Ima menyebut, penyewa bisa menggunakan lahan tersebut selama 25 tahun.

Pernyataan politisi muda PDIP ini tentunya bertolak belakang dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pasalnya, Kepala Departemen Pengelolaan Aset dan Properti PT Jakarta Utilitas Propertindo Hafidh Fathoni mengatakan, pihaknya akan memberlakukan sistem sewa kios bagi para pelaku UMKM.

"Dia menjual Rp 60 juta permeter. Kalau enggak salah (kontraknya) 25 tahun. Ya mungkin disewa, tapi permeternya Rp 60 juta," ujarnya.

Mantan staf Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini pun menyebut, pembangunan di lahan RTH itu sendiri sebenarnya pernah dilalukan sebelum dirinya menjabat sebagai anggota dewan.

Namun, proyek pembangunan itu terhenti lantaran terganjal izin untuk mengalihfungsikan lahan RTH menjadi kawasan bisnis.

Ia pun mengaku kaget lantaran proyek yang sempat mangkrak sejak 2018 lalu ternyata kembali dilanjutkan seiring terbitnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"(2018) sempat dihentikan karena alasan di RTH. Terakhir mereka bilang stop, tapi malah dijalankan lagi," kata Ima.

Lahan RTH itu sendiri sebelumnya dibebaskan oleh Ahok semasa mantan Bupati Bangka Timur itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Belum sempat menata jalur hijau tersebut, Ima menyebut, Ahok sudah terlebih dahulu cuti saat masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 lalu.

Bukannya melanjutkan rencana penataan RTH yang telah dirancang oleh Ahok, nyatanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah ingin mengubah fungsi jalur hijau itu menjadi sentra kuliner.

"Sempat mau dibangun di zaman bapak (Ahok) tanpa mengurangi esensi sebagai RTH, tapi bapak (Ahok) keburu cuti kampanye," tuturnya.

Hutan kota Srengseng yang berlokasi di Jalan Haji Kelik, Srengseng, Jakarta Barat, merupakan salah satu contoh pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
Hutan kota Srengseng yang berlokasi di Jalan Haji Kelik, Srengseng, Jakarta Barat, merupakan salah satu contoh pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. (KOMPAS.com/DEA ANDRIANI)

Ruang terbuka hijau interaktif

Ruang terbuka hijau (RTH) di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Penjaringan, Jakarta Utara, belakangan dipermasalahkan.

Pasalnya, timbul protes dari sejumlah warga dan Fraksi PDIP DKI Jakarta terkait rencana pembangunan pusat kuliner di lahan yang pernah dibebaskan di zaman Ahok tersebut.

Terkait adanya polemik ini, asosiasi pedagang kaki lima angkat bicara.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kecamatan Penjaringan, Purwanto membantah bahwa lahan hijau ini akan dijadikan pusat kuliner secara keseluruhan.

Purwanto mengatakan, lahan ini akan dijadikan RTH interaktif.

"Ini RTH interaktif, artinya interaktif itu ruang terbuka hijau dan ada interaksi warga," kata Purwanto saat ditemui di lokasi, Rabu (5/2/2020).

RTH interaktif ini, kata Purwanto, masih akan dipenuhi dengan ruang interaksi antar warga.

Sesuai rencana, di lahan ini akan dibangun beberapa fasilitas, seperti taman, jogging track, dan lahan parkir yang akan dikelola BUMD PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) yang juga sebagai pengembang proyek ini.

Di luar semua fasilitas itu, Purwanto juga memastikan bahwa bakal tetap ada pusat kuliner dalam rencana pembangunan lahan hijau ini.

Namun, kata dia, pusat kuliner hanya akan memakan sekitar 11 persen dari keseluruhan lahan seluas 2,3 hektar itu.

"Komposisi RTH itu, 89 persennya RTH terbuka, yang untuk sarana olahraga, jogging track, dan sebagainya," kata Purwanto.

"Jadi, nggak betul isunya pengalihan RTH jadi kuliner itu ga betul. Memang ada (pusat kuliner), itu adalah dari 11 persen itu," imbuhnya. (TribunJakarta.com) (*)

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved