Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS: Pertimbangkan Anak-anak, Reaksi Bermunculan

"makannya case by case," jelas Mahfud.

Golkar Nilai Tepat

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai tepat pemerintah tidak memulangkan 689 eks Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan ISIS.

"Keputusan pemerintah sudah sangat tepat untuk tidak memulangkan eks WNI yang terlibat ISIS," ujar Ketua DPP Golkar ini kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2020).

Ace menilai, keputusan pemerintah itu sebetulnya justru untuk menjaga agar negara Indonesia tidak terkontaminasi dengan "virus" terorisme yang telah menjangkit mereka.

"Kebijakan ini tentu sejalan dengan apa yang selama ini kami sampaikan. Kita jangan mengambil resiko yang besar jika belum mampu untuk menangkal sistem pembinaan kombatan anggota teroris seperti ISIS," jelas Ace.

Selain itu, dia tegaskan, ISIS secara ideologi tak bisa mati dan merupakan kejahatan lintas batas negara.

"Tidak ada jaminan mereka tidak akan menebarkan ideologi yang sudah diyakininya tersebut. Ideologi itu yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI," tegasnya.

Karena itu, kebijakan tidak memulangkan eks WNI yang terlibat ISIS merupakan langkah yang tepat.

Komisi I Dukung Pemerintah

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saifullah Tamliha menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS di Suriah.

"Ya itu sebuah keputusan yang tepat karena mereka bulan lagi sebagai WNI," ujar Saifullah saat dihubungi, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Menurutnya, warga negara Indonesia yang menjadi bagian dari ISIS merupakan keinginannya sendiri dan jika dipulangkan justru membahayakan keamanan dalam negeri.

"Itu virus yang berbahaya dan itu adalah pilihan hidup orang. Tapi sekarang kan pemerintah sudah ambil sikap sebelum melakukan teror di sini," ucap Saifullah.

PKB Apresiasi Pemerintah