Ajak Move On, Badan Advokasi Hukum DPP Golkar Sebut Tudingan Tim 9 Ngawur

Menurut Muslim, keberadaan Tim 9 dan sosok Viktus Murin sendiri adalah ilegal dalam struktur organisasi Partai Golkar.

Ajak Move On, Badan Advokasi Hukum DPP Golkar Sebut Tudingan Tim 9 Ngawur
Istimewa
Logo Partai Golkar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Golkar, Muslim Jaya Butar Butar membantah pihak yang menuding Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak menjalankan sosialisasi RUU Omnibus Law secara baik.

Hal itu terkait ucapan oknum yang mengaku Juru Bucara Tim 9 Golkar, Victus Murin.

Menurut Muslim, keberadaan Tim 9 dan sosok Viktus Murin sendiri adalah ilegal dalam struktur organisasi Partai Golkar.

"Perlu diketahui partai Golkar sama sekali tidak pernah membentuk tim 9 partai Golkar, itu ngawur. Apa tuh tim 9 Partai Golkar? Tidak ada dalam struktur kepengurusan Partai Golkar yang dibentuk ketum Airlangga Hartarto, yang ada tim hukum partai Golkar," kata Muslim dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/2/2020).

Muslim menegaskan, nama Viktus Murin yang mengaku sebagai juru bicara Tim 9 Golkar tidak ada dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar priode 2019-2024.

Begitu pula dalam badan badan resmi Partai Golkar.

Badan advokasi hukum Golkar lantas menyayangkan pernyataan Viktus tersebut.

Muslim menduga ada ketidaksukaan Viktus terhadap pemerintah pasca hingga nekat membentuk kelompok ilegal dengan tujuan yang tidak etis.

"Kok ngawur mengatasnamakan juru bicara tim 9 Partai Golkar. Mungkin Viktus Murin belum move on pasca munas X Partai Golkar," ujar Muslim.

Muslim menilai, Viktus tidak mengetahui sosialisasi Omnibus Law yang dilakukan pemerintah ke daerah sangat masif melalui kementerian perekonomian, keuangan, tenaga kerja, BKPM dan Kementerian hukum dan HAM.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved