PKS Tak Terima Ahok Disebut Lebih Jago Atasi Banjir dan Macet Dibanding Anies Baswedan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Survei Indo Barometer menunjukan, mayoritas responden menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok paling berhasil mengatasi banjir di ibu kota dibandingkan Joko Widodo dan Anies Baswedan.

Dari 1.200 responden, sebanyak 40 persen menganggap Ahok berhasil mengatasi banjir di Jakarta, kemudian posisi kedua ditempati oleh mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Presiden RI Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri berada di urutan paling buncit dengan jumlah suara sebanyak empat persen.

Menanggapi hasil survei Indo Barometer itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tak terima.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin pun mempertanyakan hasil dari survei tersebut.

Menurutnya, berdasarkan kenyataan di lapangan, kinerja Anies mengatasi banjir di ibu kota jauh lebih baik dibandingkan dua pendahulunya itu.

"Saya mau pelajari dulu surveinya, samplenya itu seperti apa. Kan kalau yang kita kaji perbandingannya jauh lebih bagus yang dilakukan Anies," ucapnya, Selasa (18/2/2020).

Arifin menyebut, kini banjir di Jakarta tak separah tahun-tahun sebelumnya saat Ahok maupun Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI.

Hal ini bisa terlihat dari penurunan jumlah titik-titik banjir di ibu kota selama Anies menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

"Titik-titik banjir berkurang di zaman Anies. Kemudian, pengungsi jauh lebih minimal di zaman pak Anies dibanding gubernur sebelumnya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Tak hanya soal penanganan banjir, survei tersebut juga menunjukkan Ahok paling jago mengatasi kemacetan di ibu kota dibandingkan Jokowi maupun Anies.

Dalam survei itu, Ahok memperoleh 35,3 persen suara, kemudian Jokowi 25,3 persen, dan Anies hanya memperoleh 8,3 persen.

Hasil servei ini pun lagi-lagi tak diterima oleh Arifin. Ia menyebut, kemacetan di Jakarta semakin membaik dengan mulai terintegrasinya moda transportasi di ibu kota.

"(Program Jaklingko) itu salah satunya, porgram transportasi terintegrasi dan itu di zaman beliau," kata Arifin.

Belum lagi segudang penghargaan di bidang transportasi, baik dari dalam maupun luar negeri yang berhasil disabet oleh Anies.

Arifin pun menyebut, penghargaan itu merupakan bukti kinerja Anies dalam membenahi transportasi sekaligus mengurangi kemacetan di Jakarta diakui hingga dunia internasional.

"Soal macet Anies juga lebih rendah, contohnya beliau dapat penghargaan tingkat nasional dalam penanganan trasnportasi dan uruta ketiga di dunia," tuturnya.

Dikutip dari Tribunnews.com Lembaga Survei Indo Barometer mensurvei isu permasalahan di DKI Jakarta, salah satu diantaranya yaitu penanganan banjir.

Hasilnya, mulai dari periode Joko Widodo, 15 Oktober 2012-16 Oktober 2014, Basuki Tjahaja Purnama, 16 Oktober 2014-9 Mei 2017, dan Anies Baswedan, 16 Oktober 2017-sekarang, tidak ada yang memuaskan.

Sebab, hasil persentase dari ketiga tokoh tersebut berada di bawah 50 persen.

"Menurut publik nasional, untuk masalah banjir, Basuki Tjahaja Purnama (42%), disusul Joko Widodo (25%), dan Anies Baswedan (4,1%)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Qodari, di sesi pemaparan hasil survei nasional “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin” di Hotel Century Park Senayan, Minggu (16/2/2020) siang.

Dari hasil survei itu terungkap 61,4 persen responden menyatakan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta.

Yang menyatakan pemerintah pusat lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta sebesar (26.2%).

"Sebanyak (60.3%) publik menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan. Yang menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan (27.3%)," beber Qodari.

Lima alasan tertinggi bahwa masalah banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan adalah penyebab banjir akibat manusianya (buang sampah, penyalahgunaan pembangunan) (34.7%), penanganan banjir di Jakarta adalah masalah cara (21.3%), kepemimpinan gubernur di Jakarta berpengaruh terhadap penanganan banjir (11.7%), tergantung kebijakan pemerintah (pusat dan Jakarta) (11%), dan tergantung gubernur tegas dan berani (9%).

Adapun, lima alasan tertinggi bahwa masalah banjir di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan adalah Jakarta sudah padat penduduk dan bangunan (26.3%), tiap musim hujan dari dulu Jakarta sudah selalu banjir (16.8%), Jakarta berada di daratan rendah (16.8%), kesadaran masyarakat Jakarta rendah (14.1%), dan Jakarta akan tetap banjir sampai kapanpun (langganan banjir) (6.1%).

Untuk diketahui, Indo Barometer melaksanakan survei nasional jelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

• Ketum PA 212 Duga Pelemparan Batu di Rumahnya di Cimanggis Kota Depok Merupakan Aksi Teror

• BREAKING NEWS Rumah Ketum PA 212 di Cimanggis Dilempar Batu Oleh Orang Tak Dikenal

Survei itu melihat bagaimana tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi? Wapres Ma’ruf Amin? dan Menteri-menteri Jokowi-Ma’ruf Amin?

Bagaimana opini publik Indonesia terhadap aneka isu yang ramai dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, seperti amandemen UUD 1945, pemindahan ibukota Negara, banjir Jakarta serta majunya Gibran Rakabuming Raka di Solo dan Bobby Nasution di Medan?

Pelaksanaan survei di seluruh Provinsi di Indonesia yang meliputi 34 Provinsi. Jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1200 responden, dengan margin of error sebesar ± 2.83%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling. Waktu pengumpulan data pada tanggal 09 – 15 Januari 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Pada sesi pemaparan turut hadir Rokhmin Dahuri (PDIP), Bima Arya Sugiarto (PAN), Habiburokhman (Gerindra), dan Ledia Hanifa Amaliah (PKS).