Breaking News:

Tolak Isu SARA, Sahroni: Jangan Korbankan Keberagaman dan Kebhinekaan Demi Komoditas Politik

Sahroni lebih jauh mendorong agar calon kepala daerah justru menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing.

Editor: Wahyu Aji
ISTIMEWA/Dokumentasi pribadi
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni meminta kepada seluruh bakal calon kepala daerah yang akan bertarung, tidak mengorbankan kemajemukan demi kepentingan elektoral.

Menurutnya, hal ini bisa berujung hancurnya keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan jadikan isu-isu SARA sebagai komoditas politik yang justru mengusik keberagaman dan kebhinekaan kita,” kata Sahroni  kepada wartawan, Rabu (19/2/2020).

Sahroni lebih jauh mendorong agar calon kepala daerah justru menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing.

Sahroni juga mendorong calon kepala daerah supaya mengimbau seluruh warga masyarakatnya untuk matang berpolitik, memilih calon-calon yang memiliki konsep dalam membangun daerahnya masing-masing.

Dirinya juga menyoroti pembangunan rumah ibadah, Gereja Santo Josepf di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau,.

Dia berharap pemerintah daerah setempat mengedepankan komunikasi dengan pemuka agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

“Dalam kasus ini semua pihak harus menghormati proses hukum dan menunggu putusan peradilan tata usaha negara (PTUN),” kata Sahroni.

Hal ini menurut Sahroni sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan, kasus penolakan pembangunan Gereja di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau sudah selesai.

“Semua pihak sudah sepakat dikembalikan ke proses hukum. Dalam hal ini putusan pengadilan. Jadi jangan ada lagi pihak-pihak yang berusaha menggoreng isu ini yang justru akan menciptakan kericuhan horizontal,” kata Sahroni. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved