Breaking News:

Kenaikan Tunjangan Kinerja Kejaksaan Wujud Penerapan Reward and Punishment

Komitmen ini kata Sahroni tentunya bersumber dari kepuasaan presiden dalam menilai layak tidaknya sebuah lembaga di bawah presiden diapresiasi.

ISTIMEWA/Dokumentasi pribadi
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menilai kesejahteraan dan profesionalisme merupakan wujud dari penerapan reward and punishment dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Saya melihat setidaknya ada dua pesan yang ingin disampaikan presiden melalui perpres ini,” kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Pesan pertama adalah bagaimana komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sektor penegakan hukum memperhatikan sumber daya manusianya, dalam hal ini kejaksaan.

Komitmen ini kata Sahroni tentunya bersumber dari kepuasaan presiden dalam menilai layak tidaknya sebuah lembaga di bawah presiden diapresiasi.

Politisi NasDem ini memandang bahwa secara umum prestasi kejaksaan dalam penanganan perkara, penuntutan hingga penyelamatan aset negara di tahun 2019 cukup baik.

Kejaksaan di tahun 2019 berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp. 17 triliun dan lebih dari US$ 34.000 serta melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp. 6,5 T dan sekitar US$ 1.3 juta.

Tak hanya itu, kejaksaan telah berhasil mengeksekusi sekitar Rp242 miliar aset Yayasan Supersemar dari putusan sebesar 315 juta US$ dan sekitar Rp139,4 miliar.

Begitu pula di bidang pidana umum, keberhasilan kejaksaan salah satunya adalah menangani 331 perkara Karhutla dengan 17 Tersangka Korporasi dan 314 tersangka perseorangan.

Namun Sahroni mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang perlua di tingkatkan kejaksaan khususnya di bidang tindak pidana khusus. Setidaknya laporan diterima sebanyak 2.289 kasus dan baru dapat ditangani 50 persen atau 1.089 kasus yang kini telah masuk tahap penyelidikan sepanjang 2019.

Begitu pula di bidang pengawasan, pada tahun 2019 setidaknya terdapat 5 jaksa diberitakan terlibat kasus dan diproses hukum oleh KPK. Artinya masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved