Presiden Sarbumusi Nilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja Banyak Merugikan Buruh

Pasalnya, banyak hal atau ketentuan yang diatur dalam RUU inisiatif pemerintah ini merugikan buruh

Istimewa
Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang belum lama draft dan naskah akademiknya diserahkan pemerintah ke DPR, sebagai bentuk penzaliman terhadap buruh.

Pasalnya, banyak hal atau ketentuan yang diatur dalam RUU inisiatif pemerintah ini merugikan buruh. Belum lagi, kata Syaiful, penyusunan RUU ini tergesa-gesa, tertutup dan tidak melibatkan seluruh stakholder.

Utamanya kalangan buruh yang dinilainya sebagai pihak yang benar-benar paham masalah ketenagakerjaan.

"RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini penzoliman terhadap buruh karena banyak permasalahan yang menjerat buruh," kata Syaiful Bahri Anshori di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Lebih lanjut Syaiful Bahri mengungkapkan bahwa pihaknya bersama organisasi koalisi buruh beberapa kali mengajak pemerintah untuk membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Namun pemerintah terus berkelit untuk merealisasikan niat baik koalisi buruh itu.

"Konsepnya disimpan terus. Beberapa kali koalisi buruh batal rapat. Seharusnya dibahas dulu bersama-sama. Ini membuktikan, mereka (pemerintah-red) tidak serius," ujarnya.

Menurut Syaiful, penyusun RUU ini tidak mengerti permasalahan buruh di Indonesia. Sebagai contoh ia menyebut dalam draft RUU ini tidak ada jaminan pensiun bagi buruh. Padahal hal itu sangat dibutuhkan buruh untuk keberlangsungan hidup kedepannya.

"Buruh ingin ada jaminan kerja yang jelas. Buruh takut dipecat, dimacem-macem. Jadi tidak jelas masa depannya," tuturnya.

Ia memaparkan, pasal-pasal dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menzolimi dan merugikan buruh/tenaga kerja Indonesia.

Pertama, Pasal 42 yang salah satu ayatnya menyebutkan tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia, namun hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Halaman
123
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved