Breaking News:

Banjir di Bekasi

Proyek Kereta Cepat Buat Banjir di Bekasi, Wali Kota: Boleh Kerja Tapi Jangan Sampai Tutup Saluran

Penyempitan sipon ini menurut Rahmat cukup parah, beberapa bahkan sampai menutup saluran air hingga separuhnya.

TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dijumpai di kantornya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bekasi Selatan, Rabu, (26/2/2020). 

"Boleh gali, boleh kerjain tapi setelah di kerjain di geser lagi ya jangan sampai mengganggu dan menutup saluran, ini kan sipon sudah sedimentasi sejak tahun 80-an, kalau ditambah persoalan itu kan tambah parah," tegas dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendatangi lokasi banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Kamis, (27/2/2020).

Dia menyebutkan, banjir yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya proyek stategis nasional yang melintasi wilayah tersebut.

"Ternyata penyebab banjir disini bukan hanya satu faktor hujan datang, air datang tapi ada beberapa hal yg menurut informasi yang kami terima," kata Uu di Bekasi.

"Antara lain sudah meningginya sungai sehingga permukaan air diatas pemukiman dibawah, kedua jyga adanya pembangunan berskala nasional," ujar Uu.

Proyek stategis naisonal yang dimaksud menurut Uu, pembangunan Tol Becakayu di ruas Kalimalang, pembangunan Lintasan Rel Terpadu (LRT) dan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) di pinggir Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

"Becakayu dan lainya semuanya memiliki dampak dan yang kami merasa prihatin ternyata KCIC ini tidak ada amdalnya (analisis dampak lingkungan). Makanya amdal belum ada bangunan atau proyek sudah dimulai ya berdampak seperti ini," tegas dia.

Uu menilai, penyelesaian masalah banjir di Kota Bekasi tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah baik tingkat pusat, provinsi dan kota. Perlu ada keterlibatan investor yang memiliki kepentingan dalan proyek stategis nasional.

"Penyelesaian masalah banjir di wilayah Bekasi tidak bisa selesai oleh satu pihak tapi harus babarengan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, termasuk pihak investor yang punya kegiatan diwilayah ini karena itu juga ada dampaknya terhadap bencana di sini," ujarnya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved