Wali Kota Rahmat Effendi 'Blacklist' Guru Pelaku Kekerasan di SMAN 12 Kota Bekasi

Guru pelaku kekerasan di SMAN 12 Kota Bekasi bernama Idianto Muin, di-blacklist dari Kota Bekasi usai Wali Kota Rahmat Effendi kirim surat rekomendasi

YUSU
SMA Negeri 12 Kota Bekasi lokasi kekerasan guru pukul murid. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Guru pelaku kekerasan di SMAN 12 Kota Bekasi bernama Idianto Muin, di-blacklist dari Kota Bekasi usai Wali Kota Rahmat Effendi mengirim surat rekomendasi ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam surat tertanggal 13 Februari 2020 itu, Wali Kota Bekasi meminta permohonan sanski untuk dimutasikan terhadap guru yang telah melakukan tindak kekerasan.

Terdapat tiga poin utama surat permohonan Wali Kota Bekasi untuk Gubernur Jawa Barat, poin pertama berisi keputusan Kepala SMAN 12 Kota Bekasi yang telah mencopot jabatan Idianto Muin sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswa.

Poin kedua berisi, keberadaan Idianto Muin yang masih bertugas sebagai guru tetap di sekolah tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan beban psikologis baik bagi guru dan siswa yang menjadi korban tindak kekerasan.

Surat rekomendasi Wali Kota Bekasi untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar guru pelaku kekerasan di SMA12 Kota Bekasi dimutasi.
Surat rekomendasi Wali Kota Bekasi untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar guru pelaku kekerasan di SMA12 Kota Bekasi dimutasi. (TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR)

Poin ketiga, Wali Kota Bekasi secara tidak langsung memohon sanksi untuk memutasikan oknum guru yang telah melakukan tindak kekerasan bernama Idianto Muin ke luar wilayah Kota Bekasi.

Saat dikonfirmasi, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, membenarkan surat permohonan tersebut yang ditunjukkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Bener (surat tersebut), kalau menurut saya perlakuan dia bukan seorang pendidik, apapun alasannya. Kan saya lihat betul video itu, saya rekomendasikan itu berdasarkan audit kinerja dari inspektorat," kata Rahmat di Bekasi, Jumat, (28/2/2020).

Surat itu dia buat untuk menghindari kejadian serupa terulang di Kota Bekasi hingga merugikan warganya. Namun hingga kini, dia belum menerima surat balasan atas permohonannya tersebut.

"Di sini saya hanya menyampaikan kepada gubernur saja, kalau gubernur diamkan saja, ya bukan salah saya, saya khawatirnya, gubernur sudah terima tapi ke kepala dinasnya atau ke kepala Cabang Dinasnya tidak sampai," paparnya.

Halaman
12
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved