Tarif Ojek Online di Jabodetabek Resmi Naik: Ini Besarannya

Kemenhub akhirnya mengumumkan penyesuaian tarif untuk ojek online ( ojol) khusus untuk Zona II atau wilayah Jabodetabek.

Tribunnews.com
Ilustrasi Ojek Online 

TRIBUNJAKARTA.COM- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan penyesuaian tarif untuk ojek online ( ojol) khusus untuk Zona II atau wilayah Jabodetabek.

Keputusan ini diambil setelah adanya permintaan dari para ojek daring beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, kenaikan tarif yang diberikan Kemenhub atas dasar diskusi dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Selain itu, Kemenhub juga menyertakan hasil survei kemampuan membayar responden di Jabodetabek.

"Dari hasil diskusi dan survei, paling banyak untuk tarif batas bawah setuju di angka Rp 200 per kilometer, tapi diolah lagi oleh Litbang kami menjadi Rp 225 per kilometer, lalu dibulatkan oleh Pak Menteri menjadi Rp 250 per kilometer," ucap Budi saat konferensi pers di kantor Kemenhub, Selasa (10/3/2020).

Sementara itu, untuk tarif batas atas, dari hasil per model dan survei yang telah dilakukan seperti tarif batas bawah, kenaikannya mencapai Rp 150 per kilometer.

Sedangkan untuk jasa minimal menjadi Rp 9.000 batas bawah hingga Rp 10.500.

Para pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020). Dalam aksi unjuk rasa ini mereka menuntut untuk melegalkan ojek online sebagai moda angkutan khusus terbatas.(KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTO)
Para pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020). Dalam aksi unjuk rasa ini mereka menuntut untuk melegalkan ojek online sebagai moda angkutan khusus terbatas.(KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTO) ()

Dengan hasil ini, maka kenaikan tarif ojek daring di wilayah Jabodetabek akan menjadi Rp 2.250 per kilometer untuk batas bawah.

Sedangkan tarif batas atas dari semula Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.

"Penyesuaian tarif ini akan berlaku mulai 16 Maret 2020, setelah pihak aplikator menyesuaikan algoritme masing-masing tarif, sambil kami menyusun kembali surat keputusan menteri," ucap Budi.

Halaman
12
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved