Kepala BKD Pastikan Tidak Ada Pegawai Pemprov DKI yang Terinfeksi Virus Corona

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir memastikan, tidak ada pegawai Pemprov yang terinfeksi virus corona (Covid-19).

"Sampai sekarang untuk pegawai di lingkungan DKI belum ada. Mudah-mudahan enggak ada (yang terinfeksi corona)," ucapnya, Senin (16/3/2020).

Guna melindungi jajaran Pemprov DKI dari penularan Covid-19, Chaidir menyebut, pihaknya telah membentuk posko tanggap Covid-19 di lima wilayah administrasi.

"Jadi langkah BKD dalam antisipasi Covid-19 ini, kita sudah membuat posko tanggap Covid-19 di wilayah, setiap kantor suku badan ada," ujarnya saat dikonfirmasi.

Nantinya, setiap pegawai yang merasa mengalami gejala mirip virus corona diwajibkan melapor ke posko tersebut.

Di posko ini, petugas medis dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta bakal pangsung melakukan pemeriksaan terhadap pegawai itu.

"Pegawai kalau ada apa-apa bisa berkoordinasi langsung ke suku badan kepegawaian yang ada di lima wilayah," kata Chaidir.

"Setiap hari akan kami rekapitulasi perkembangan pegawai di posko itu," sambungnya.

Dikatakan Chaidir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Lingkungan Kantor Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Ingub itu disebutkan bahwa pegawai yang merasa gejala mirip Covid-19 agar tidak bekerja dan mengisolasi diri selama 14 hari ke depan.

Anies pun memastikan, pegawai yang menjalani isolasi itu tak akan mendapatkan pemotongan penghasilan.

"Terhadap pegawai yang terindikasi Covid-19 pasca observasi dilakukan karantina selama 14 hari dengan ketentuan tidak diberlakukan pemotongan penghasilan," tulis Anies dalam Ingub itu dikutip TribunJakarta.com.

Suhu tubuh diatas 38 derajat dilarang masuk

Balai Kota Jakarta mulai memperketat pengawasan terhadap kemungkinan penyebaran virus corona (Covid-19).

Mulai hari ini, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak masuk ke lingkungan tempat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja harus melewati pemeriksaan suhu tubuh.

Kepala Biro Umum dan Administrasi Budi Awaluddin mengatakan, pihak Balai Kota akan melarang masuk PNS yang sedang mengalami demam.

"Jadi bagi mereka yang tensinya 38 derajat atau di atas itu enggak boleh masuk dulu," ucapnya, Rabu (4/3/2020).

Pemeriksaan suhu tubuh ini sendiri dilakukan oleh petugas pengamanan dalam (Pamdal) Balai Kota dengan menggunakan thermo gun.

Selain itu, pemeriksaan ini juga melibatkan sejumlah dokter dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Nantinya, dokter itu yang akan memeriksa lebih lanjut jika ada PNS yang memgalami demam atau suhu tuhuh lebih dari 38 derajat celcius.

"Kita bekerjasama dengan pusat pelayanan kesehatan pegawai, dokter akan memeriksa. Kalau (suhu tubuh) 38 derajat kan berarti mereka demam," ujarnya saat dikonfirmasi.

"Nah, baru nanti diperiksa lagi sama dokter, demamnya itu kenapa," tambahnya menjelaskan.

Budi mengatakan, pemeriksaan suhu tubuh ini akan terus dilakukan hingga penyebaran virus corona benar-benar dinyatakan aman.

"Kami terus lakukan (pemeriksaan) setiap hari, sampai kondisi corona aman," kata Budi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minta warga tetap tenang

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan agar warga Ibu Kota Jakarta tetap tenang menanggapi isu virus corona atau COVID-19.

"Saya mengajak masyarakat tidak usah panik, tidak usah berlebih dalam merespon, tapi kita semua harus bersiaga," kata Anies Baswedan, saat diwawancarai awak media, di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta, Minggu pagi (1/3/2020).

"Kami lakukan dengan harapan masyarakat merasakan tenang, pemerintah daerah bergerak responsif," sambungnya.

Dia juga mengimbau agar warga Jakarta tetap beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir soal COVID-19.

"Kepada seluruh masyarakat tenang," jelasnya.

Sebab, kata Anies, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga sedang membentuk tim khusus guna menangani COVID-19.

Tim khusus besutan Pemprov DKI ini, lanjutnya, akan dipimpin Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda DKI Jakarta, Catur Laswanto.

"Tim ini diketuai Asisten Kesra, nantinya akan menjadi pusat kendali untuk pemantauan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19," beber Anies.

Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI.

Begitu juga dengan instansi pemerintahan lainnya.

"Kita juga melibatkan stakeholder lain di Jakarta untuk mengantisipasi pontensi wabah COVID-19," ucap dia.

Anies menyebut, hal ini dilakukan secara cepat lantaran Jakarta merupakan pintu gerbang Indonesia kedatangan orang asing.

"Kami bergerak cepat antisipasi, karena Jakarta adalah pintu gerbang Indonesia kedatangan orang interaksi dunia internasional, porsi terbesarnya ada di Jakarta," jelas dia.