Breaking News:

Virus Corona di Indonesia

Pemerintah Didorong Antisipasi Eskalasi Covid-19

Ahmad Ali mengingatkan agar pemerintah juga melakukan persiapan antisipatif secara pararel.

Editor: Wahyu Aji
ISTIMEWA
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali 

Selain itu anggaran proyek infrastruktur yang merupakan tambahan proyek strategis 2020-2024 juga dapat menjadi sumber pendanaan.

“Saat pembahasan anggaran tahun lalu pemerintah sudah memetakan ada 22 persen alokasi anggaran belanja barang yang bisa dialokasi ke belanja modal. Nah itu juga bisa dipakai. Selain itu, dana penyertaan modal negara di BUMN juga bisa ditunda kecuali yang berkenaan dengan penyelesaian utang yang tidak bisa di tunda. Rencana Alokasi Belanja Kementerian yang besar seperti di Kementerian Pertahanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lainnya juga perlu ditinjau ulang untuk di realokasi. BUMN juga harus dimintai dana CSRnya untuk mengantisipasi eskalasi Covid-19. Semua disisir kembali untuk bisa dikerahkan," katanya.

Menurut Ahmad Ali, dana yang memadai guna membangun basis logistik yang kuat dalam mengadapi potensi eskalasi Covid-19 mutlak diperlukan pemerintah.

Sampai saat ini Indonesia memang belum memasuki fase peak persebaran kasus covid-19.

Namun demikian persiapan menghadapinya perlu dilakukan sedini mungkin.

“Belajar dari data negara lain, makin awal kami menyiapkan segala kebutuhan sebelum mencapai waktu peak maka akan menjamin keselamatan warga. Jangan lupa juga Perusahaan-perusahaan swasta beroperasi di Indonesia juga harus diajak untuk terlibat dalam persiapan ini,” katanya.

Selain untuk antisipasi kebutuhan logistik dan belanja kesehatan, Ali menekankan alokasi anggaran antisipatif juga diperlukan untuk menegakkan ketertiban di masyarakat nantinya.

Dalam kondisi eskalatif, pemerintah harus terdukung untuk melaksanakan fungsinya secara efektif.

Karena itu perlu juga memperkuat kinerja aparatur ketertiban dan keamanan negara dalam situasi eskalatif.

“Alokasi dana juga perlu di arahkan dalam kerangka menjaga ketertiban dan keamanan warga. Pelibatan aparat keamanan dan ketertiban harus terdukung dengan alokasi anggaran yang memadai sehingga bisa segera dimobilisasi dan bekerja sesuai situasi yang berkembang,” ujarnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved