Evaluasi Social Distancing, Pemerintah Diminta Batasi Migrasi Warga Upaya Tekan Perluasan Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masifnya penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini merupakan gambaran tak optimalnya imbauan pemerintah terkait social distancing.

Padahal hal ini adalah uopaya mencegah penyebarluasan virus mematikan tersebut.

Politisi Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi dan menerapkan kebijakan yang sifatnya mengikat bagi setiap individu agar potensi penularan Covid-19 dapat dicegah semakin

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini menyarakan agar pemerintah membuat batasan yang jelas dan spesifik terkait fakta masih maraknya migrasi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang nota bene justru membuka peluang penyebaran Covid-19 semakin meluas.

“Saya melihat ada banyak tafsir di masyarakat atas imbauan social distancing dan stay at home itu,” ucap Sahroni, Kamis (26/3/2020).

“Buktinya banyak perantau menafsirkan hal itu dengan pulang ke kampung halaman yang tanpa mereka sadari telah menjadi carrier dari virus itu sendiri,” tuturnya.

Ahmad Sahroni menilai masifnya penyebaran virus Covid-19 tak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan yang diserukan pemerintah.

Namun di sisi lain pemerintah juga diingatkannya agar tanggap dan cepat mengevaluasi kebijakan yang dinilai kurang optimal berjalan di masyarakat.

Perpindahan orang dari suatu daerah berkategori zona merah, seperti Jakarta misalnya, menyebabkan daerah lain akhirnya rentan sehingga menuntut pemerintah tanggap atas situasi dan kondisi tersebut untuk kemudian melakukan evaluasi dan menciptakan solusi baru atas persoalan yang ada.

“Kebijakan dikeluarkan pemerintah sebenarnya bagus dengan seruan stay at home. Tujuannya agar sosial distancing berjalan baik hingga menekan penyebaran Covid-19. Namun pemerintah juga harus selalu cermat mengevaluasi situasi terkini,” katanya.

Kekhawatiran penyebaran Covid-19 akibat migrasi ini dipastikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini akan semakin tinggi mengingat bulan suci ramadhan dan Idul Fitri akan segera tiba.

“Sosial distancing yang terus digaungkan pemerintah dan berbagai elemen saja pada kenyataannya masih banyak diabaikan mereka yang tidak memiliki kepentingan mendesak. Bagaimana saat Ramadan dan Idul Fitri yang secara tradisi di Indonesia lekat dengan aktivitas mudik? Daerah yang sebelumnya tidak terpapar akhirnya akan berstatus darurat, seperti di berbagai daerah saat ini,” kata Sahroni.

“Karena itulah saya mendorong pemerintah tak hanya menerapkan sosial distancing, tapi perlu mengeluarkan kebijakan tegas seperti lock down ataupun aturan lainnya agar penyebaran Covid-19 tak semakin meluas,” tambahnya.