Virus Corona di Indonesia

PP Japeksi Meminta Presiden Jokowi Untuk Lakukan Lockdown di Daerah Zona Merah Covid-19

Presidium Pusat Jaringan Pekerja Sosial Indonesia ( PP Japeksi) minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai lakukan lockdown zona merah Covid-19.

Tribun Jabar/Purnomo
Jalan Asia Afrika Bandung tampak lengang. Bandung terapkan local lockdown 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Presidium Pusat Jaringan Pekerja Sosial Indonesia ( PP Japeksi) meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi) lockdown secara selektif di zona merah penyebaran kasus Covid-19.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jendral PP Japeksi, Herry Pasrani Mendrofa dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJakarta.com, Minggu, (29/3/2020).

Herry mengatakan, situasi Kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, Kota Bekasi, Depok, Tangerang hingga Bogor adalah kawasan episemtrum penyebaran virus corona di Indonesia.

"Indonesia masuk salah satu negara yang rasio kematian akibat Covid-19 tertinggi jika terus dibiarkan. Apalagi, jumlah pasien positif terinfeksi Virus Corona secara global di tanah air telah mencapai 1.285 kasus," kata Herry.

Herry mengemukakan bahwa lembaganya telah berkirim surat dengan menyertakan beberapa catatan kepada Presiden Jokowi.

Sempat Ada Penutupan Jalan Tol, PT Jasa Marga Pastikan Operasional Tol Tetap Normal

Misalnya, meminta agar pemerintah pusat mengambil langkah-langkah strategis, analitis, komprehensif dan implikatif.

“Kami sudah meyurati secara resmi Presiden Jokowi hari ini, hal ini untuk kepentingan masyarakat luas," jelasnya.

“Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kebijakan lockdown sebagai alternatif selektif wilayah dan solutif dalam mengendalikan eskalasi wabah Covid-19 berdasarkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah,” ujarnya.

Kompetisi Liga 1 2020 Terancam Setop karena Covid-19, Ketum PSSI Bicara Kontrak Pemain

Disamping itu, pemerintah juga harus berkomitmen dalam pemenuhan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis yang mejadi garda terdepan selama memerangi virus corona.

Peran lembaga usaha, menurut dia juga harus dioptimalkan untuk membantu pemerintah dalam rangka Akselerasi Penanganan Darurat Bencana.

Hal ini kata dia, sudah termaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014.

“Intinya pemerintah menyiapkan dengan serius seluruh infrastruktur dan suprastruktur keamanan nasional, kesehatan rakyat, ekonomi bangsa serta kesejahteraan sosial dalam mempercepat pemulihan dari Covid-19,” pungkasnya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved