Breaking News:

Pilkada Tangsel

Wacana Alokasi Dana Pilkada Untuk Mitigasi Covid-19, Tangsel Punya Anggaran Rp 62 Miliar

Pertemuan Komisi II DPR RI, dengan Menteri Dalam Negeri hasilkan wacana penundaan Pilkada serentak dan dananya dialokasikan mitigasi bencana Covid-19.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir | Editor: Suharno
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Pertemuan Komisi II DPR RI, dengan Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara Pilkada, menghasilkan wacana untuk penundaan Pilkada serentak dan dananya dialokasikan untuk mitigasi bencana Covid-19.

Tangerang Selatan (Tangsel), termasuk wilayah yang akan mengadakan Pilkada itu.

Ketua KPU Tangsel, Bambang Dwitoro, mengatakan, penganggaran Pilkada di Tangsel sebesar Rp 68 miliar.

Saat ini, dana sebesar itu, baru cair Rp 6 miliar pada tahun 2019.

"KPU Tangsel baru menerima pada gelombang pertama 2019, anggaran. Kan anggaran KPU Tangsel itu 68 miliar enggak semuanya diserahkan ke KPU. Di bank penampungan dana hibah itu enggak semuanya."

"Tapi ada beberapa tahap atau gelombang, nah kita baru diserahkan Pemkot itu gelombang pertama di 2019. Itu sebesar kurang lebih Rp 6 miliar," ujar Bambang melalui sambungan ponsel, Selasa (31/3/2020).

Mess Pemain Disemprot Disinfektan, Penggawa Persija Jakarta Dapat Pengawasan Khusus

Sisa anggaran seharusnya cair ke KPU Tangsel pada awal tahun 2020. Namun permohonan KPU untuk menambah anggaran gaji tenaga ad hoc membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) harus direvisi.

"Nah itu karena ada penambahan sekitar Rp 8 miliar, kalau ada penambahan, NPHD harus diadendum atau diubah. Nah karena ada proses pengubahan ini, sampai sekarang belum diserahkan dan perubahan NPHD belum ada pelaksanaan penandatanganan baik saya maupun Ibu Wali Kota," jelasnya.

Cegah Warganya Terpapar Virus Corona, Anies Baswedan Janji Bakal Bagi-bagi Masker Gratis

Bambang pun mempersilakan jika anggaran Rp 62 miliar yang belum cair, dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 di Tangsel.

Namun, untuk dana sebesar Rp 6 miliar yang cair lebih dulu, tidak bisa digunakan karena sudah terpakai.

"kita kan pelaksanaan sosialisasi goes to school, goes to campus, kemudian launching, tahapan dukungan calon perseorangan, kemudian kita kan buka warung layanaan," ujarnya.

Bambang sendiri masih menunggu surat resmi dari KPU pusat untuk mekanisme alokasi dana itu.

"Pada prinsipnya siap, kalau kita kan pertama, yang paling penting kita menunggu surat resminya dari KPU RI, mekanismenya seperti apa," tutupnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved