Virus Corona di Indonesia

Kebijakan Asimilasi Narapidana Alasan Kemanusiaan Cegah Penyebaran Covid-19 di Lapas

Menurut Bimo, dikhawatirkan pandemi Covid-19 dapat mengancam jiwa para warga binaan. 

ISTIMEWA
Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP POLRI), AH Bimo Suryono. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP POLRI), AH Bimo Suryono, menilai kebijakan Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi kepada narapidana kasus koruptor demi mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19

Menurut Bimo, dikhawatirkan pandemi Covid-19 dapat mengancam jiwa para warga binaan

"Sebagaimana dietahui bersama diseluruh Lapas di Indonesia, daya tampungnya sudah jauh melebihi dari yang seharusnya sehingga dikhawatirkan memudahkan penyebaran virus, yang mengancam keselamatan jiwa penghuni lapas," kata Bimo dalam keterangan yang diterima, Sabtu (4/4/2020). 

Namun demikian Bimo menjelaskan, khusus mengenai napi korupsi yang di tahan di lapas khusus hendaknya dilihat dulu kondisinya secara nyata.

Apakah keadaannya sama padatnya sebagaimana lapas lainnya. 

"Jika memang kondisinya membahayakan, maka tidak ada salahnya kebijakan tersebut juga berlaku untuk para narapidana kasus korupsi. Hal ini melihat dasar kemanusiaan," kata Bimo. 

Akan tetapi keputusan terakhir pada kebijakan dan keputusan dari pemerintah. 

"Yang tentunya akan diputuskan dengan kajian yang teliti dan mendalam terlebih dahulu," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM menargetkan dapat mengeluarkan dan membebaskan sekitar 30.000 hingga 35.000 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi.

Yasonna menyebut narapidana dan anak yang bisa mendapatkan asimilasi harus memenuhi syarat telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020.

Sementara bagi narapidana anak telah menjalani 1/2 masa pidana pada 31 Desember 2020.

Selain itu, dalam rapat dengan DPR RI, Yasonna juga mengusulkan perubahan PP Nomor 99 Tahun 2012. 

Setidaknya terdapat empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut.

Satu di antaranya adalah narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved