Antisipasi Virus Corona di DKI

Ini 6 Langkah yang Wajib Dilakukan Pemprov DKI Setelah Status PSBB Ditetapkan

Kementerian Kesehatan RI telah menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Virus Corona 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kementerian Kesehatan RI telah menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Persetujuan itu tertuang dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 yang diteken olen Menkes Terawan Agus Putranto pada 7 April 2020.

"Menetapkan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19)," tulis Terawan dalam surat itu dikutip TribunJakarta.com, Selasa (7/4/2020).

Dalam surat tersebut, Pemprov DKI diwajibkan melakukan pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka pencegahan Covid-19.

Berdasarkan peraturan tersebut, ada enam hal yang harus dilakukan Pemprov DKI setelah status PSBB ini diterapkan.

1. Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) dan perkantoran harus diliburkan.

Adapun pengecualian dilakukan terhadap kantor atau instansi strategis yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, serta pelayanan kesehatan.

Pengecualian juga berlaku pada bidang perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, serta kebutuhan dasar lainnya.

Halaman
123
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved