Warga Rawan Miskin di Bodebek Akan Terima Bansos Senilai Rp 500 Ribu, Berikut Isi Paketnya

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) di Bodebek membuat aktivitas masyarakat semakin terbatas. 

Sejumlah masyarakat yang bekerja atau memiliki usaha di luar sektor kebutuhan pokok pun terpaksa berhenti untuk sementara.

Sejumlah warga pun mengeluhkan pemberlakuan PSBB di Bodebek.

Sebab berlakunya PSBB di Bodebek membuat sejumlah masyarakat kehilangan mata pencahariannya.

Menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan bagi rumah tangga rawan miskin baru yang aktivitas ekonominya tersendat akibat terdampak wabah Covid-19.

Skema jaring pengamanan sosial itu rencananya mulai dibagikan hari ini, Rabu (15/4/2020) di wilayah Bodebek sebagai zona merah penyebaran Covid-19.

Total anggaran yang disiapkan oleh Pemprov Jabar mencapai Rp 4,6 Miliar di luar biaya distribusi.

Dikutip TribunJakarta dari Kompas.com, bantuan sosial (bansos) itu berupa uang tunai dan pangan senilai Rp 500.000.

• Sule Diminta Nagita Slavina untuk Awasi Suaminya, Raffi Ahmad Protes: Aku Jadi Gak Bisa Berkutik

Bantuan senilai Rp 500.000 yang akan diterima warga rawan miskin itu tak lain berupa paket berisi sembako.

Apa saja isi paket bansos yang akan diberikan oleh Pemprov Jabar kepada warga di Bodebek? Berikut rinciannya:

Bantuan uang tunai

• Rp 150.000 per keluarga/bulan.

Bantuan pangan non tunai

• Beras 10 Kg
• Terigu 1 Kg
• Vitamin C
• Makanan kaleng 2 Kg (4 Kaleng)
• Gula pasir 1 Kg
• Mi instan 15 bungkus
• Minyak goreng 2 liter
• Telur 2 Kg

Bantuan pangan non tunai yang diberikan senilai Rp 350.000, dan akan diberikan per bulan kepada keluarga rawan miskin.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, ada tujuh pintu bantuan bagi warga.

Ketujuh pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan sosial (bansos) dari presiden, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

• Terungkap Motif Pembunuhan yang Jenazahnya Dibuang di Exit Tol Kebomas, Pelaku: Saya Tidak Menyesal

Warga Bodebek Dibagi 3 Kelompok

Ia melanjutkan, khusus untuk wilayah Bodebek penerima bantuan dibagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok A, yaitu warga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah pusat.

Kelompok B, yakni warga non-DTKS alias warga yang menjadi rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi COVID-19.

Kelompok C, adalah Kelompok B yang juga merupakan perantau alias tidak ber-KTP sesuai domisili maupun orang daerah Jabar.

"Kelompok-kelompok inilah yang harus menjadi perhatian. Semua yang kelaparan, kita survei masuk tiga kelompok itu," kata Ridwam Kamil.

"Bantuan apa saja? Ada tujuh pintu tadi yang terdiri dari APBN dan APBD. Nanti hasil verifikasi (penerima) bantuan itu di-SK oleh bupati/wali kota."

"Ingat, ini bukan bagi-bagi merata ke semua orang, tapi bagi-bagi sesuai keadilan, situasi darurat, jadi didahulukan yang betul-betul emergency."

• Berikut Isi Paket Sembako Senilai Rp 149.500 yang Dibagikan Pemprov DKI ke Warga saat PSBB

Distribusi Bansos

Terkait pendistribusian bansos, Kepala Regional V Jabar dan Banten PT Pos Indonesia Helly Siti Halimah mengatakan, pihaknya lebih dulu me-launching program ini di lima wilayah Bodebek yang akan memberlakukan PSBB pada Rabu (15/4/2020).

"Di Bodebek, ada lima Kantor Pos Pemeriksa (KPrk) yaitu di Bogor, Cibinong, Depok, Cikarang, dan Bekasi. Karena ini sifatnya PSBB, kami pusatkan ke lima kantor pos tersebut," kata Helly pada Selasa, 14 April.

"Kerja sama dengan ojol atau opang, mereka akan diarahkan ke lima KPrk itu untuk berikutnya menyalurkan langsung ke alamat-alamat penerima bantuan. Kami berikan kuota kepada ojek, yaitu 30 persen dari kuota yang kami terima," tambahnya.

Sementara dari Kantor Regional V sendiri, Helly berujar pihaknya siap mengarahkan 1.185 orang pengantar motor.

Termasuk tambahan armada mobil untuk mendistribusikan bansos dari Pemda Provinsi Jabar.

"Armada kami pun sudah sampai kecamatan. Nanti berikutnya untuk distribusi di kabupaten/kota lain setelah Bodebek, akan berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing. Bisa saja drop barang di Kantor Pos cabang yang kecil jika di suatu kelurahan penerima banyak," katanya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPW Asosiasi Pengurus Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jabar Nandang Sudrajat mengatakan, 10.000 pedagang pasar se-Jawa Barat djlibatkan dalam program bantuan itu.

"Karena tidak bisa sembarangan (pasar) sanggup, harus lihat data yang menerima bantuan (pangan) dan lihat berapa ketersediaan di pasar agar masyarakat penerima manfaat bisa dapat semua (bantuan pangan)," ucap Nandang.

• Hampir 25 Hari di Rumah Aja, Sunan Kalijaga Mengaku Saat Ini Hidup Mengandalkan Uang Tabungan

1,9 Juta Penerima Bantuan

Sementara Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad menjelaskan, saat ini telah dilakukan verifikasi terhadap 1,9 juta penerima bantuan oleh RW.

"Di Jabar, yang tidak ber-KTP Jabar pun, Bapak Gubernur menjamin (bantuan) itu karena bagaimana pun mereka tinggal di Jabar. Jangan sampai yang tinggal di Jabar kelaparan," ungkapnya.

Mekanisme penyaluran bantuan itu dilakukan melalui Kantor Regional V Jabar dan Banten PT Pos Indonesia, untuk kemudian dikirimkan ke alamat penerima melalui ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) yang sudah terdaftar di PT Pos.

Untuk biaya pengiriman lewat ojek tersebut, Pemda Provinsi Jabar akan mengucurkan anggaran Rp 281,795 miliar, sehingga total anggaran bansos provinsi adalah Rp 4,978 triliun.

"Tanggal 15 atau 16 April harus sudah mulai (dibagikan), fokus wilayah Bodebek yang berlakukan PSBB," kata Daud.

(TribunJakarta/Kompas.com)