Wabah Covid-19 di Turki, Korban Tewas Hampir 2.000 Orang Hingga Erdogan Larang Oposisi Bantu Rakyat

Data kementerian kesehatan Turki menyebutkan sudah ada 82.329 kasus positif corona, 1.890 orang meninggal

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.(AFP / ADEM ALTAN) 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kementerian dalam negeri Turki telah meluncurkan penyelidikan atas Wali Kota Istanbul Ekrem İmamoğlu dan Wali Kota Ankara Mansur Yavaş, keduanya dari CHP, karena dinilai melakukan kampanye melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak coronavirus.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Turki juga menyegel Rumah Sakit Lapangan (RS Sahra Hastanesi) yang disiapkan oleh Kota Metropolitan Adana dengan kubu oposisi CHP untuk penanganan pasien Covid-19. Padahal rumah sakit ini telah menyiapkan 1.000 tempat tidur untuk Rumah Sakit Lapangan (RS Sahra Hastanesi) yang didirikan pertama kali di Turki.

Wali Kota Metropolitan Adana Zeydan Karalar dengan CHP berbagi video rumah sakit dari akun media sosialnya.

“Kami menyelesaikan Rumah Sakit Lapangan kami dengan seluruh infrastrukturnya dengan standar sendiri. Bila perlu, kami dapat memindahkannya ke Kementerian Kesehatan bersama dengan tim layanan kesehatan kami dan meningkatkan kapasitas tempat tidur, ” katanya, melansir laman Boldmedya Sabtu(18/4/2020) pekan lalu.

Namun, tim Direktorat Kesehatan Provinsi Adana segera mengambil tindakan dan menyegel Rumah Sakit Lapangan (RS Sahra Hastanesi). Dalam pernyataannya pemerintah berkuasa menyatakan bahwa "Kondisi sanitasi tidak cocok untuk memberikan perawatan kesehatan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat kami".

Itu merupakan alasan yang diduga dibuat-buat oleh pemerintah berkuasa di bawah pimpinan Presiden Erdogan, padahal Turki saat ini kewalahan membendung penularan virus corona. Turki membutuhkan semua pihak untuk bersatu mengatasi pandemi global ini.

Termasuk juga yang menjadi sorotan adalah diskriminasi pembebasan tahanan di penjara. Para koruptor, Daesh (ISIS), pemerkosa, para penjahat kambuhan dibebaskan namun justru mereka yang tidak bersalah namun kritis atas pemerintah hingga kini tidak dibebaskan di tengah ancaman penularan virus corona di penjara.

Begitu juga dengan mereka yang dituduh mendukung ulama ternama Turki Fethullah Gulen, sampai saat ini tidak dibebaskan dari penjara. Diskriminasi ini yang mendapat sorotan dari lembaga hak asasi manusia.

Padahal, wabah virus corona atau Covid-19 di Turki makin tidak terkendali. Data kementerian kesehatan Turki menyebutkan sudah ada 82.329 kasus positif corona, 1.890 orang meninggal.

Wabah Covid-19 juga sudah memasuki penjara, dimana banyak wartawan dan aktivis demokrasi dipenjarakan.

Negeri yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan itu kini memiliki jumlah penderita Covid-19 sudah melewati Iran dalam daftar 10 negara dengan kasus terbanyak. Erdogan yang membantu negara lain sebagai bentuk pencitraan namun gagal membendung penularan di negerinya sendiri.

Jika tren jumlah kasus baru tidak berubah, Turki bakal menyalip jumlah kasus coronavirus jenis baru Tiongkok yang berada di posisi tujuh.

Hal ini diperparah oleh tindakan represif Erdogan sendiri. Saat negara lainnya menyatukan diri dalam langkah bersama untuk mengatasi pandemi ini, sebaliknya malah terjadi di Tukri. Erdogan tidak mau pihak oposisi (CHP) untuk turut membantu meringankan beban pemerintah dan masyarakat di tengah pandemi virus corona.

Disalurkan Setiap Bulan, Begini Cara Mendapatkan Bantuan Sosial PKH Ketika Pandemi Covid-19

Obat Remdisivir Sedang Diuji Klinis Bisa Sembuhkan Covid-19

Melansir laman Turkisminute, Sabtu (18/4/2020) pekan lalu, terlihat juga dengan apa yang terjadi dengan Kota Mersin yang dijalankan oleh oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP). Mereka terpaksa mengumumkan bahwa tidak dapat memberikan roti gratis kepada penduduk kota selama jam malam diberlakukan pada akhir pekan ini karena adanya larangan yang diberlakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah mulai memberlakukan jam malam akhir pekan di 31 kota besar Turki mulai dari akhir pekan lalu dalam upaya untuk menahan epidemi Covid-19, yang sejauh ini telah merenggut nyawa hampir 2.000 orang di negara itu.

Akhir pekan lalu, Kota Mersin mengirimkan roti gratis kepada penduduk sehingga mereka bisa tinggal di rumah dan tidak perlu keluar untuk membelinya.

Namun, tindakan kotamadya itu justru telah menarik kemarahan pemerintah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa dan dipimpin Presiden Erdogan, dan mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melarang kota memberikan roti gratis.

Setelah ini, pemerintah kota mengumumkan bahwa sepotong roti akan dijual selama jam malam seharga 50 kuruş alih-alih di harga normal 75 kuru di kios roti yang dikelola oleh pemerintah kota.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved