Antisipasi Virus Corona di DKI

DPRD Minta Anies Evaluasi Terkait Adanya TNI-PNS Aktif Terima Bansos Pemprov DKI

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pendistribusian bansos bagi masyarakat terdampak PSBB.

TRIBUNJAKARTA.COM/ELGA HIKARI PUTRA
Ketua Komisi A Mujiyono (kanan) dan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta di Jembatan Pulau Reklamasi usai meninjau aliran Kali Cengkareng Drain. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pendistribusian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab, ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI aktif yang ternyata masuk dalam daftar penerima bansos.

Hal ini terungkap setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386/2020.

Dalam Kepgub yang diteken Anies pada 16 April 2020 lalu ini terdapat rincian 1,19 juta kelapa keluarga penerima bansos Pemprov DKI.

"Pertama, saya apresiasi Anies sudah ada Kepgub penerima bansos ini, tapi sayangnya ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini," ucapnya, Rabu (22/4/2020).

Politisi Demokrat ini pun menyoroti masalah ini dan mempertanyakan daftar penerima bantuan yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.

"Apa ini boleh? Apa tepat sasaran? Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh," ujarnya saat dikonformasi.

Tak hanya itu, masalah keterlambatan pendistribusian bansos juga menjadi sorotan Mujiyono.

Menurutnya, hal ini makin menambah sengsara masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan di tengah pandemi virus corona (SARS-CoV-2) penyebab penyakit Covid-19 ini.

Halaman
1234
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved