Bansos Salah Sasaran
Salah Data Lagi Penerima Bansos: Anggota DPRD dan TNI/Polri Ada Dalam Daftar, Ini Respons Anies
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak membenarkan jika namanya masuk dalam daftar penerima bantuan sosial
Penulis: Erik Sinaga 2 | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Sejak awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa penerima bansos merupakan warga miskin dan rentan miskin.
Termasuk para pekerja harian lepas hingga warga yang tak memiliki pekerjaan. Namun, dalam Kepgub justru terdapat sejumlah nama yang merupakan aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai penerima bansos.
Salah satu TNI penerima bansos ini beralamat di Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
Sedangkan salah satu PNS juga beralamat di kelurahan yang sama.
Meski demikian, belum ada tanggapan dari Pemprov DKI Jakarta mengenai adanya PNS dan TNI yang tercantum dalam data penerima bansos.
Diketahui, dalam kepgubnya, pendistribusian bansos akan diberikan kepada 1.194.633 kepala keluarga.
Jumlah ini berbeda dengan pernyataan Anies sebelumnya, yakni sebanyak 1,25 juta KK yang bakal menerima bansos.
Paket bantuan yang diberikan berisi bahan pangan pokok, yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter satu pouch, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua pcs, sabun mandi dua batang, dan tidak ada pemberian berupa uang tunai.
Pemerintah akui salah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui adanya beberapa kesalahan data penerima bantuan sosial di periode pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Kesalahan data itu berakibat pada warga yang ternyata masih mampu mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan data salam jumlah yang sangat kecil itu biasa terjadi di Indonesia.
"Tentu saja tidak mungkin sempurna. Yang mungkin dari 1,2 juta (penerima bansos), Anda bisa sebutkan nama (penerima tak layak) pastilah di negeri ini. Siapa yang (punya data) super akurat," kata Anies dalam siaran langsung di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Namun, kata Anies, data tersebut perlahan dikoreksi dengan adanya temuan di lapangan.
Anies menyebutkan, konsep yang Pemprov DKI gunakan di kala kondisi darurat seperti ini ialah menggunakan dulu data yang ada, lalu perlahan dikoreksi.
