Antisipasi Virus Corona di DKI

DPRD DKI Realokasi Anggaran Kegiatan Hingga Rp 256 M Untuk Penanganan Covid-19

efisiensi anggaran dilakukan pada semua kegiatan kunjungan kerja (kunker), reses, dan sosialisasi Peraturan Daerah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - DPRD DKI Jakarta mengalihkan alokasi anggaran kegiatan hingga Rp 256 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, efisiensi anggaran dilakukan pada semua kegiatan kunjungan kerja (kunker), reses, dan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini disampaikannya usai pemimpin rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Kami ikut prihatin dan ini bentuk support kami dalam penanganan wabah Covid-19. Semua itu di nol-kan," ucapnya, Senin (27/4/2020).

Ia menyebut, pihaknya memutuskan memotong anggaran di tiga jenis kegiatan itu lantaran saat ini DPRD DKI memutuskan untuk menghentikan sejumlah kegiatan demi menghindari penularan wabah Covid-19.

Untuk itu, ia menilai, anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan untuk tiga jenis kegiatan itu bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 ini.

"Saya meminta pengalihan anggaran yang ada di Komisi A, B, C, D, dan itu untuk penanganan Covid-19," ujarnya.

"Apalagi sekarang kunker dan reses kan semua berhenti," sambungnya.

Politisi senior PDIP ini pun mengatakan, realokasi anggaran ini merupakan salah satu bentuk kepedulian para legislator Kebon Sirih terhadap penyebaran virus corona (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19 yang semakin meluas.

"Warga Jakarta yang terimbas Covid-19 bukan makin menurun. Kita sebagai wakil rakyat harus ikut berperan," kata Pras, sapaan akrab Prasetyo.

1.522 Anggota Lanud Halim Perdanakusuma Jalani Rapid Test 

Dampak PSBB DKI Tekan Covid-19, Marko Simic: Semua Sangat Sepi, Menakutkan Melihatnya

PMI Jelaskan Penanganan Jenazah Covid-19, Minta Masyarakat Tak Khawatir

Ia pun berharap, para anggota DPRD DKI bisa mengawasi dan memastikan bantuan uang akan diberikan tepat sasaran.

"Jangan sampai salah sasaran. Seperti kemarin kita menemukan data kalau ada anggota dewan yang dapat bantuan. Itu enggak boleh, data harus disisir lagi," tuturnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved