Breaking News:

Pengamat: Usia ke-21 Kota Depok Jadi Momentum Refleksi Diri

Pengamat kebijakan publik Mohammad Saihu menilai ulang tahun ke-21 Kota Depok harus menjadi introspeksi.

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Pengamat: Usia ke-21 Kota Depok Jadi Momentum Refleksi Diri
Istimewa
Pengamat kebijakan publik Mohammad Saihu

TRIBUNJAKARTA.COM, DEPOK - Pengamat kebijakan publik Mohammad Saihu berpandangan, untuk membangun suatu pemerintahan yang baik diperlukan itikad baik (good will) pemerintah menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Menurutnya prinsip transparansi dalam setiap informasi dan aktivitas/program kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah sudah seharusnya terbuka.

Pasalnya, setiap informasi yang diterbitkan menggunakan anggaran pemerintah daerah.

“Prinsip itu harus berlaku untuk semua masyarakat, bersifat terbuka, fair, menjunjung keadaban dalam keberagaman, keberagamaan dan nihil unsur pencitraan,” kata Saihu dihubungi di Depok, Senin (27/04).

Lulusan Ilmu Politik UI ini mengatakan, sepanjang ruas jalan strategis di Depok tampak beberapa spanduk/banner kepala daerah yang menonjolkan foto pribadi, pesan pribadi, di luar unsur kedinasan.

Anjuran baik oleh kepala pemerintahan itu baik, tapi jika tidak tepat, maka termasuk pelanggaran jabatan.

Ia menegaskan, hal ini harus dipastikan tidak mengandung unsur abuse of power.

“Hari jadi ke-21 Kota Depok harus menjadi introspeksi, apakah Depok telah mampu menjalankan prinsip transparansi dalam memberikan hak akses informasi yang sama bagi semua masyarakat,” tegasnya.

Prinsip kedua, lanjut Saihu, partisipatif dengan membuka ruang wacana bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan dan atau program pembangunan.

Jamak tahu bahwa Depok merupakan penyangga utama pemerintah pusat di Jakarta.

Depok diuntungkan dengan kehidupan sosial yang lebih maju dari semua aspek di banding daerah-daerah lain, khususnya pada tingkat pendidikan masyarakat.

Apalagi keberadaan banyak perguruan tinggi ternama telah melahirkan para ilmuwan atau ahli dalam bidang tertentu.

“Sangat ironis jika pemerintahan kota tidak memanfaatkan keahlian para ilmuawan yang tinggal di Kota Depok untuk turut berkontribusi merumuskan kebijakan,” terangnya.

Saihu yang merupakan pengurus pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) itu juga menyoroti pemimpin Kota Depok supaya memberikan fasilitas public hearing.

Hal itu sebagai medium bagi masyarakat untuk menatap wajah Depok lebih maju, tepat peruntukan dan sesuai kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur, dan sensitif dalam pembangunan sosial yang tidak mengundang konflik sosial.

“Harus diakui bahwa ekonomi masyarakat Depok lebih baik se Jawa Barat. Tapi dalam hal pemenuhan kebutuhan, biaya di Depok lebih besar dibandingkan perolehan ekonomi masyarakat kebanyakan,” imbuhnya.

Prinsip ketiga, bertanggungjawab dalam setiap peraturan yang dibuat (akuntabel).

Dikatakan Saihu, masyarakat Depok adalah masyarakat nusantara, semua etnis-budaya nusantara bermukim di Kota Depok, semua pemeluk agama beribadat di Kota Depok. Depok harus mampu menunjukkan identitasnya sebagai ‘Kota Bhineka Tunggal Ika’, yakni dengan merawat, mempertahankan budaya/ciri khas/identitas Kota Depok dengan menghargai dan melindungi keberagaman warganya. Segala peraturan yang dibuat tidak berpihak pada golongan tertentu.

“Seringnya kerunyaman dan kisruh di banyak daerah adalah ketika dipaksakannya suatu peraturan yang bermotif keberpihakan. Prinsip akuntabilitas juga dapat menjaga pemerintahan yang bebas kolusi, nepotis, dan korupsi,” ujarnya.

Keempat, pentingnya koordinasi seluruh pemangku kebijakan dalam pembangunan.

Tidak ada yang paling dominan (executive heavy atau legislative heavy).

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved