PSBB di Wilayah Bodebek Bakal Berakhir Besok, Ini Keinginan IDI hingga Kepala Daerah

TRIBUNJAKARTA.COM - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bogor, Depok dan Bekasi atau Bodebek akan berakhir hari Selasa (28/4/2020).

Meski demikian, kebijakan PSBB tersebut belum efektif mengurangi angka penyebaran Covid-19.

Hingga Minggu (21/4/2020) kemarin, jumlah pasien positif Covid-19 di Bekasi bertambah lima menjadi 225 orang.

Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter indonesia (IDI), Adib Khumaidi mendukung jika nantinya PSBB di Kota Bekasi diperpanjang.

• Vera si Pemandu Lagu yang Tewas Karena Miras: Habiskan Beberapa Ceret, Dikenal Kuat MInum

Meski demikian, ia menyarankan agar Pemerintah Kota Bekasi harus lebih tegas terhadap aturan PSBB itu.

Sebab, ia menilai PSBB yang sudah berjalan selama ini tidak membuahkan hasil.

“Sebenernya prinsipnya mau PSBB atau karantina wilayah Pemerintah harus ada ketegasan, jadinya sebuah imbauan saja tanpa ada ketegasan percuma,” ujar Adib saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2020).

Dia mencontohkan, pergerakan masyarakat dan banyaknya pelanggar aturan PSBB hingga kini masih banyak.

Bahkan, masih banyak pula warga Bekasi yang keluar masuk ke Jakarta sehingga tak menutup kemungkinan adanya penularan Covid-19.

“Jadi kalau nomenklaturnya saja tanpa ada aturan yang tegas, ya sulit mencapai goals PSBB. Apalagi diawal pemberlakuan PSBB tidak bersamaan dengan Jakarta,” kata Adib.

• Promo Kuota Internet Murah Telkomsel 36 GB Mulai Rp 25 Ribu, Bisa untuk Main PUBG Mobile

“Pada saat kita membuat aturan PSBB atau karantina wilayah itu harus melihat pergerakan masyarakat. Kalau umpanya ini tidak bersamaan itu juga bisa indikatornya tidak efektif,” lanjut dia.

Penegasan terhadap aturan PSBB itu juga harus diawasi ketat oleh Pemerintah yang bekerja sama dengan aparat.

Sehingga tidak ada lagi celah masyarakat untuk melanggar aturan PSBB tersebut.

“Kita enggak usah bicara punishment, kita bicara bagaimana mengatur yang membuat manusia bergerak itu harus diatur dan ada ketegasan di dalam aturannya. Ini Pemerintah harus lebih tegas dan ketat mengawasinya, jadi masyarakat dipaksa patuh dalam aturan itu,” ucap Adib.