Breaking News:

Maskapai Kembali Beroperasi, Angkasa Pura Aktifkan Posko Penjagaan di 19 Bandara

PT Angkasa Pura (AP) II kembali mengaktifkan posko penjagaan di 19 bandara yang dikelolanya mulai hari ini, Kamis (7/5/2020)

Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Ega Alfreda
Pemeriksaan tiga lapis yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta untuk mencekal Virus Corona di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (4/3/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - PT Angkasa Pura (AP) II kembali mengaktifkan posko penjagaan di 19 bandara yang dikelolanya mulai hari ini, Kamis (7/5/2020).

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah, yang memperbolehkan perjalanan orang dengan kriteria pengecualian.

"Posko penjagaan dan pemeriksaan yang dilengkapi fasilitas kesehatan ini, untuk mendukung kelancaran operasional bandara dan penerbangan," ucap Awaluddin dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

Dia mengatakan, pengaktifan posko telah dikoordinasikan dengan stakeholder lainnya seperti TNI, Polri, Kantor Kesehatan Pelabuhan, pemda, Gugus Tugas Covid-19 daerah dan instansi lainnya.

"Posko juga diharapkan dapat mendukung kelancaran penerbangan, dan operasional bandara. Dalam operasional bandar juga akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan nasional”

Awaluddin menjelaskan, Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 menyebutkan, kegiatan mudik tetap dilarang.

Namun, perjalanan keluar atau masuk wilayah batas negara dan atau batas wilayah administratif diperbolehkan, dengan adanya kriteria pengecualian dan syarat pengecualian.

"Keputusan ini juga tetap memperhatikan SE Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor 31 Tahun 2020, tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Udara Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19," kata Awaluddin.

Dengan surat edaran tersebut pihaknya mendukung ketersediaan slot time, jika ada maskapai yang melakukan perubahan jadwal penerbangan guna melayani perjalanan penumpang yang masuk dalam kriteria pengecualian.

"Kriteria pengecualian ini seperti yang diketahui hanya untuk orang yang bekerja pada lembaga pemerintah, atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan Covid-19.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved