Erdogan Dinilai Jadikan Peradilan Sebagai Alat Untuk Memukul Lawan Politiknya

Ribuan hakim dan jaksa di Turki telah dipecat atau dipenjara saat pemerintah Erdogan menggunakan pengadilan sebagai senjata atas lawan-lawan politik

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.(AFP / ADEM ALTAN) 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ribuan hakim dan jaksa di Turki telah dipecat atau dipenjara saat pemerintah Erdogan menggunakan pengadilan sebagai senjata atas lawan-lawan politiknya.

Mereka kini digantikan oleh pendatang baru yang dinilai setia dan tidak berpengalaman. Beberapa hakim berusia masih sangat muda sekitar 20-an, hingga membuat lembaga pengadilan jatuh dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Melansir laman New York Times, Jumat (8/5/2020), butuh 16 hakim untuk menghukum politisi Kurdi Gultan Kisanak dan Sebahat Tuncel karena tuduhan menjadi anggota organisasi teroris tahun lalu.

Persidangan yang digelar di Diyarbakir, kota terbesar di Tenggara Turki yang sebagian besar wilayah Kurdi, hanya diselesaikan dalam selusin sesi. Tetapi selama persidangan berlangsung, panel yang berjumlah tiga hakim mengalami perubahan terus-menerus.

Para wanita yang dituduh melakukan terorisme dan tetap yakin tidak bersalah, dibawa ke pengadilan hanya sekali yaitu untuk mendengar vonis "bersalah".

"Melakukan pembelaan menjadi mustahil karena kami tidak pernah tahu siapa Hakimnya. Para hakim, beberapa dari mereka sangat muda dan tidak berpengalaman, diganti tanpa penjelasan," kata Cihan Aydin, pengacaranya.

"Hakim Ketua juga diganti empat kali," lanjut Aydin yang juga seorang pengacara hak asasi manusia dan ketua asosiasi pengacara lokal.

Menurutnya, di setiap persidangan ada pergantian hakim baru sehingga tim penasihat hukum harus memulai pembelaan dari awal lagi. "Bayangkan bagaimana kacaunya pemikiran para hakim yang baru itu. Karena, tentu tidak mungkin bagi hakim untuk membaca dan memahami ribuan halaman berkas kasus, jadi setiap kali kami yang harus merangkum dan menjelaskan apa yang ada dalam surat dakwaan," kata Aydin.

Tuduhan aksi terorisme yang dialamatkan kepada kedua wanita Kurdi itu menjadi hal umum terjadi di Turki, terutama sejak upaya yang gagal penggulingan Presiden Tayyip Erdogan pada 2016. Penangkapan massal pun terjadi di mana-mana.

Dan label 'terorisme' dijeratkan bagi mereka yang dituduh simpatisan ulama Turki Fethullah Gulen dan mereka yang kritis atas jalannya demokrasi.

Yang juga semakin umum adalah praktik pergantian hakim selama persidangan meski hal ini oleh Pemerintah Turki dibantah dengan dalih bahwa perubahan itu hal yang rutin, karena alasan kesehatan atau administrasi.

Namun, pengacara yang diwawancarai oleh Reuters mengatakan mereka yakin itu adalah cara bagi pemerintah untuk melakukan kontrol atas pengadilan.

“Pergantian hakim secara terus-menerus di persidangan adalah mekanisme yang sederhana namun sangat efektif untuk mengendalikan pengadilan. Setiap kali pemerintah terlibat seperti ini di peradilan, ada ratusan kasus di mana hakim mendapatkan pelajaran untuk tidak melawan kepentingan pemerintah," kata Gareth Jenkins, seorang analis politik yang berbasis di Istanbul.

Mehmet Yilmaz, Wakil Ketua Dewan Hakim dan Jaksa Penuntut Turki, badan negara yang menunjuk pejabat hukum, mengatakan sistem hukum Turki "tidak berada di belakang negara mana pun di dunia."

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved